“Oleh karenanya, pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan hanya sendiri dan KPK hadir sebagai mitra untuk secara bersama-sama menyelesaikan indikator kerawanan korupsi. KPK berharap semoga Provinsi Jawa Barat dapat menjadi aktor penting dalam membangun bangsa yang bebas dari korupsi, termasuk pada pelayanan publik,” kata Johanis.
Selain itu, KPK juga mengingatkan agar Pemprov Jabar menghindari penerapan administrasi pemerintahan yang masih membuka peluang terjadinya tindakan korupsi. Oleh karena itu, lanjut Johanis, diperlukan penerapan sistem administrasi pemerintahan yang lebih transparan dan mengurangi kontak fisik.
“Hal itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan layanan digitalisasi diberbagai bidang, mulai dari perencanaan hingga eksekusi kebijakan dan itu lah yang memunculkan konsep ‘smart city’, ‘smart government’, dan ‘e-government’ sehingga celah potensi korupsi bisa diminimalisir,” katanya.
Baca Juga:Pencarian Korban Hilang Akibat Gempa di Cianjur Dilanjutkan, Tim SAR Terjunkan Alat BeratWabup Berharap Kedatangan Presiden Jokowi Pascagempa Membawa Semangat Bagi Warga Cianjur
Sementara, Plh Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengapresiasi KPK yang telah mempercayakan Provinsi Jabar sebagai tuan rumah “Road to Hakordia” Tahun 2022.
“Terselenggaranya rangkaian kegiatan ‘Road to Hakordia’ Tahun 2022 dilakukan dalam upaya menumbuhkan kesadaran publik dan peran serta masyarakat. Salah satunya, pada kegiatan seminar nasional sebagai upaya pemberantasan korupsi sejak dini dengan melakukan pendidikan antikorupsi sehingga terciptanya budaya integritas dan budaya malu untuk melakukan korupsi,” kata Ruzhanul.(ant)