CIANJUR, CIANJUR EKSPRES – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian mengimbau kepala daerah kabupaten kota terutama di wilayah Jawa Barat untuk memberikan bantuan berupa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang masih tersisa di akhir tahun ke Pemerintah Kabupaten Cianjur.
“Saya catat, dari Rp12 Triliun dan BTT dari 548 provinsi dan kabupaten/kota, itu hanya terpakai Rp3 Triliun. Artinya masih ada Rp99 Triliun. Memang sebagian digunakan untuk penangan inflasi, tapi sebagian lagi dicadangkan untuk bencana. Saya imbau ke gubernur, bupati dan walikota se-Jabar dan seluruh Indonesia untuk memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai melalui mekanisme hibah juga melalui BPKAD, nanti saya sharing ke pimpinan daerah,” imbau Tito Karnavian kepada wartawan saat konferensi pers di Pendopo Cianjur, Selasa (22/11).
Menurutnya, jika semua daerah memberikan bantuan Rp100 juta saja, itu sudah sangat bermanfaat. Pasalnya, BTT Kabupaten Cianjur saat ini hanya Rp5 Miliar.
Baca Juga:Pasokan Air Bersih di Cianjur Terganggu Imbas Gempa, Perumdam Minta MaafBhayangkari Polres Cianjur Dirikan Dapur Umum untuk Korban Gempa
“Itu tidak akan cukup, dari Provinsi Jawa Barat itu Rp20 Miliar, juga ga akan cukup (untuk penanganan bencana). Pemerintah pusat memang sudah turun, tapi alangkah baiknya kalau seluruh daerah se-Indonesia turut membantu. Karena bencana itu bisa terjadi dimana saja,” tegas mantan Kapolri itu.
Bupati Cianjur Herman Suherman mengungkapkan jika BTT Kabupaten Cianjur sudah banyak terpakai untuk penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Cidaun pada awal November lalu.
“Kabupaten Cianjur baru saja menyelesaikan bencana alam di Kecamatan Cidaun akibat luapan Sungai Cidamar. Dan pada akhir tahun ini BTT kita hanya ada Rp5 Miliar. Alhamdulillah dari pak Gubernur ada Rp20 Miliar juga bantuan dari pemerintah pusat,” ungkap Herman.
Dana yang terkumpul, akan digunakan untuk rehabilitasi dan pembangunan rumah-rumah yang terdampak bencana.
“BTT kami yang Rp5 Miliar akan kita prioritaskan untuk pembangunan kembali bangunan sekolah yang rusak. Kami tidak ingin bencana alam membuat masyarakat tidak bisa bersekolah,” kata dia.