CIANJUR, CIANJUREKSPRES – Pemerintah Kabupaten Cianjur, terus berupaya meningkatkan kapasitas petani yang sudah ada dan mencetak petani baru.
Selain petani umum yang berkelompok, saat ini Kabupaten Cianjur memiliki dua petani binaan. Yakni Petani Manjur dan Petani Milenial Manjur.
Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan (TPHPKP) Kabupaten Cianjur, Insanuddin Lingga, menjelaskan, Petani Manjur maksimal berusia 58 tahun dan targetnya setahun ini sebanyak tiga ribuan.
Baca Juga:New Xpander Cross Dilengkapi Sejumlah Fitur CanggihTerkesan Pidato RK soal Persatuan Bangsa, Prabowo Beri Sinyal Layak Jadi Cawapresnya
Sedangkan untuk Petani Milenial Manjur yang dicetak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) tahun ini ditargetkan sebanyak 240 orang.
” Hingga saat ini sudah 200-an orang (Petani Milenial Manjur, red) yang selesai dilatih Disnaker,” ungkap Lingga kepada wartawan di komplek Pendopo Cianjur, Senin (26/9).
Menurutnya, Petani Milenial Manjur yang selesai mengikuti pelatihan diserahkan ke Dinas TPHPKP. Sedangkan untuk permodalannya, jelas Lingga, bisa melalui BPR Cianjur Jabar dan PT LKM Akhlakul Karimah yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Cianjur.
” Makanya kami sarankan ke Disnakertrans agar Petani Milenial Manjur yang direkrut mengikuti pelatihan, minimal punya lahan 1 ribu atau 2 ribu meter persegi,” jelasnya.
Lebih lanjut Lingga mengatakan, dari 200 orang Petani Milenial Manjur sebanyak 68 orang sudah mengajukan kredit pinjaman modal ke BPR dan LKM Akhlakul Karimah dengan total sebesar Rp518 juta. Sedangkan 40 orang masih dalam tahap penjajakan.
“Kemudian ada 48 orang belum MoU. Kemungkinan mereka mempunyai modal sendiri atau sudah mandiri. Lalu ada 31 orang yang resign atau keluar dengan alasan ada pekerjaan baru yang mungkin dinilainya lebih menguntungkan. Terdapat juga 35 orang yang masih ragu-ragu, melanjutkan jadi petani milenial atau mau pinjam modal,” tuturnya.
Bagi Petani Milenial Manjur ataupun Petani Manjur yang meminjam kredit permodalan ke BPR ataupun ke LKM Akhlakul Karimah, pemerintah daerah memberikan subsidi bunga. Di BPR misalnya, bunga per tahun sebesar 15%.
Baca Juga:Dinilai Masih Undervalue, BRI Lakukan Buyback SahamSikapi Pergantian Pucuk Pimpinan PPP, Uu Ruzhanul Ulum: Sebagai Kader Saya Sam’an Wa Tho’atan
“Tapi karena ada subsidi bunga pinjaman dari pemerintah daerah sebesar 9 persen, maka bunganya hanya 6 persen per tahun. Begitu juga ke LKM Kalau tidak salah bunganya itu 17 persen, tapi karena masih disubsidi pemerintah, bunganya tetap 6 persen per tahun,” katanya.