Cianjurekspres.net – Hampir tiga bulan program bantuan pangan non tunai (BPNT) dari Kementrian Sosial RI bagi masyarakat miskin, belum didistribusikan. Hal tersebut tidak terlepas akibat masih adanya perbaikan data penerima atau ke keluarga penerima manfaat (KPM).
Ketua DPD Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara (YLPKN) Jawa Barat Hendra Malik mengatakan, informasi yang dia terima bahwa telatnya pendistribusian BPNT dari Kementerian Sosial RI bagi keluarga penerima manfaat terkendala dengan adanya perbaikan data.
“Saya dengar informasi bahwa telatnya pendistribusian BPNT karena ada perbaikan data yang dilakukan oleh Kemensos,” kata Hendra Malik, Selasa (5/7).
Baca Juga:Antusiasme Tinggi, Pendaftar BBM Subsidi Tembus 50 Ribu Kendaraan dalam Empat HariBolehkah Berkurban Tanpa Menyaksikan Penyembelihan? Begini Penjelasan Ustad Abdul Somad
Hendra mengatakan, pemerintah pusat tentunya ingin program yang diturunkannya tersebut bisa tepat sasaran sehingga tidak menjadikan persoalan. “Tentunya pemerintah juga ingin program yang diturunkannya itu bisa tepat sasaran,” katanya.
Hendra mengatakan, program bantuan sosial yang digelontorkan oleh Kemensos begitu rentan untuk dijadikan ajang manfaat oleh oknum.
“Disisi lain, tak sedikit oknum yang tak bertanggung jawab memanfaatkan program bansos tersebut sehingga tak sedikit masyarakat miskin benar-benar miskin malah tidak menerima bantuan,” ujarnya.
“Saya berharap perbaikan data penerima manfaat bisa lebih baik dan benar-benar real sesuai kriteria yang telah ditentukan.Pasalnya ketika kita monitoring di lapangan memang masih banyak yang tidak tepat sasaran,” katanya.
Hal itu juga terbukti dengan adanya pemberitaan bahwa BPK RI menemukan dan menduga Rp6,93 triliun tidak tepat sasaran dan itu temuan di Kementrian Sosial yang menurut BPK merugikan negara.
“Kalau memang benar adanya, tentu ini menjadi penghambat dalam penyaluran bansos dan jelas lagi-lagi masyarakat yang jadi korban,” ungkapnya.
Hendra mengatakan, dengan berbagi polemik yang terjadi di program bansos harusnya bisa menjadi masukan dan pelajaran untuk Kemensos dan Dinsos sebagai leading sektor di bawahnya supaya lebih serius mengawal, mengawasi dan mengevaluasi.(yis/sri)