“Nanti kita juga akan lihat dan tentu nanti kita akan cari solusi terbaik, karena bagaimanapun kawan-kawan honorer itu masih diperlukan. Jadi kita masih butuh kawan-kawan tenaga honorer. Kalau misalnya ada aturan pusat seperti itu dan saya yakin pusat akan menyampaikan solusi alternatifnya,” katanya kepada Cianjur Ekspres di Setda Cianjur, Selasa (7/6).
Lantas apakah Pemerintah Kabupaten Cianjur akan mengikuti kebijakan tersebut?. “Itu kan kebijakan pusat, harus kita laksanakan. Tetapi nanti saya yakin pusat akan memberikan solusi alternatif untuk nasib kawan-kawan (tenaga honorer, red) ini,” ucap Cecep.
Saat ditanya berapa jumlah tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemkab Cianjur, Cecep mengaku tidak hafal berapa persisnya dan memastikan memang banyak.
Baca Juga:Pemerataan Ekonomi Jadi Alasan Kuat BRI Dorong Inklusi KeuanganRealme Luncurkan Flagship Paling Ngebut di Dunia
“Jadi tiap-tiap instansi juga ada. Jadi mekanisme apakah mereka honorer atau seperti apa. Nanti kita akan verifikasi lebih lanjut model pengangkatannya, teken kontrak apakah ada informasi menjadi outsourcing, itu kan tetap yang penting buat kawan-kawan honorer bisa terus bekerja,” ujarnya.
Intinya, tegas Cecep, pihaknya mengikuti kebijakan pusat tersebut dan mencari solusi yang terbaik bagaimana para tenaga honorer bisa tetap melangsungkan pekerjaannya.
“Kita masih butuh soalnya, nanti saya tunggu kebijakan pusat lebih lanjut. Solusinya ada P3K, mekanisme outsourcing dan seterusnya. Makanya kita tunggulah kebijakan yang pastinya seperti apa, nanti kita akan kaji yang tepat di daerah seperti apa,” tegasnya.(hyt)