Cianjurekspres.net – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara (YLPKN), Jawa Barat, menilai penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara tunai melalui PT Pos Indonesia sangat tidak efektif.
Hal tersebut diutarakan Ketua DPD YLPKN Jawa Barat Hendra Malik saat dirinya melakukan monitoring di Kantor PT Pos Indonesia Cabang Cianjur, Senin (21/2). Bahkan menurutnya, penyaluran dana BPNT tahap pertama secara tunai bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seolah mempertontonkan kemisikinan.
“Kenapa saya bilang seperti mempertontonkan kemiskinan yang asalnya tersebar di wilayah desa atau kelurahan masing-masing melalui agen e warong yang bekerjasama dengan, Himbara sekarang terpusat di PT. Pos Indonesia.
Belum lagi si KPM itu tidak semua sehat, banyak yang sudah lanjut usia bahkan ada juga yang di antar keluarganya menggunakan kursi roda. Selain harus ber jam-jam antre nunggu giliran dipanggil petugas kantor pos,” kata Hendra, Senin (21/2).
Baca Juga:Kopti Cianjur Minta Pemerintah Harus Bisa Antisipasi Kenaikan Harga KedelaiRibuan Warga di Empat Daerah di Jabar Terima Bansos Rutilahu
Hendra mengatakan, pada saat dirinya mencoba menanyakan ke KPM yang mengantre di kantor pos hampir rata-rata direpotkan dengan sistem yang diusung oleh Kemensos RI tersebut.
“Hampir rata-rata, si KPM ini lebih memilih kembali ke peraturan semula kalau memang uangnya tersebut harus kembali dibelikan sembako,” katanya.
Seharusnya menurut Hendra, yang perlu di evaluasi oleh Kemensos bukan merubah sistem penyalurannya, tetapi lebih kepada pengawasannya. “Saya sih lebih mengkritisi sistem pengawasannya, bukan penyaluran BPNT diberikan secara cash (baca: tunai) lalu si KPM ini harus kembali belanja apa tidak repot, terus harus lama antre ber jam-jam di kantor pos,” ujarnya.
Dirinya mengatakan, pada dasarnya pemerintah itu ingin memberikan bantuan yang baik dan tepat sasaran.
“Saran saya, coba yang dari Kemensos itu turun ke lapangan, bagaimana kondisi penyaluran yang sebenarnya,” ucap Hendra.
Hendra mengatakan, di pedoman umum (Pedum) bantuan sembako dijelaskan tentang 6T yang artinya harus tepat bukan malah mengganti regulasi yang memang merepotkan KPM.