Cianjurekspres.net – DPD Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara (YLPKN) Jawa Barat, menilai banyak bantuan sosial (bansos) dari pemerintah yang tidak tepat sasaran. Khususnya di Kabupaten Cianjur.
Berdasarkan pemantauan YLPKN di Cianjur, masih banyak masyarakat miskin atau tidak mampu yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan. Baik itu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan beberapa program bantuan sosial Covid-19.
“Bantuan dari pemerintah pusat itu sangatlah banyak, tapi saya melihat berdasarkan hasil pemantauan dilapangan banyak juga yang tidak mendapatkannya,” kata Ketua DPD YLPKN Jabar, Hendra Malik, Minggu (02/01).
Baca Juga:Ratusan Ribu Anak SD di Cianjur Bakal Divaksinasi Covid-19Menpora Optimis Masa Depan Timnas Indonesia
Menurut Hendra, data hasil rekap Pemerintah Kabupaten saat ini belum bisa dipastikan akurat. “Tak sedikit warga yang seharusnya dapat bantuan, tapi malah sebaliknya,” ucapnya.
Dirinya menilai, Program Keluarga Harapan (PKH) banyak yang tidak tepat sasaran. Bahkan tak sedikit masyarakat yang berkecukupan, seperti memiliki rumah permanen dua lantai masih mendapatkan bansos PKH.
“Sedangkan yang hidupnya tidak berkecukupan, kondisi rumahnya tidak layak justru tidak mendapatkan itu. Begitu juga dengan BPNT,” papar Hendra.
Belum lagi, ungkap Hendra, banyaknya kejadian pendistribusian BPNT yang mandek. Seharusnya pengambilan per tiap bulan, namun di tahun 2021 kemarin ada yang dari Agustus baru bisa di cairkan di Desember.
“Saya merasa ini ada kekeliruan, padahal sudah sangat jelas di aturan itu ada yang namanya tepat sasaran tepat waktu, dan tepat jumlah. Ini masih saja terjadi kekeliruan,” jelasnya.
Hendra mengatakan, jika penyaluran BPNT disekaliguskan dalam hitungan bulan dari Agustus ke Desember, maka bukan tidak mungkin akan muncul oknum-oknum yang memanfaatkan.
“Bagaimana tidak, ketika banyak bantuan yang diterima si Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan muncul oknum yang memanfaatkan situasi,” katanya.(yis/hyt)