Yunus menjelaskan, penyempurnaan data yang dimaksud oleh Disperindag Jawa Barat kaitan dengan kajian tentang geografis Cianjur dan masyarakat selaku penerima manfaat.
“Jangan sampai nanti ketika RPIK ini diundangkan, lantas kesempatan ini justru diambil oleh masyarakat yang dari luar Cianjur karena dengan ketidaksiapannya warga Cianjur,” ucapnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, seyogyanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur membuat sekolah-sekolah kejuruan yang relevan dengan RPIK tersebut. Begitu pun dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, harus mengadakan kursus pelatihan terhadap kesiapan diundangkannya RPIK Kabupaten tersebut.
Baca Juga:Cianjur Dua Kali Digoyang GempaSidak Sembako, Bupati Cianjur: Cabai Naik Rp85 Ribu
“Jadi jangan sampai nanti ketika RPIK ini berjalan dan diundangkan, invetasi masuk tetapi masyarakat belum siap untuk menerima itu. Jadi jangan sampai kesempatan hilang karena memang sumber daya kita yang belum siap,” katanya.
Yunus mengungkapkan, data yang dimasukkan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam kajian RPIK masih yang lama.
“Itu data yang mereka masukkan dalam kajian RPIK, masih dalam konteks data-data yang lama. Data kajian analisis Cianjur yang lama antara 2017 sampai 2019. Jadi belum up to date (baca: terkini), harusnya kan ada pemutakhiran setiap tahun,” katanya.
“Sehingga ketika RPIK ini disampaikan kepada Pansus untuk dibahas, seharusnya menggunakan data yang paling ter up to date (baca: terkini) yang paling mutakhir,” sambung Yunus.
Sedangkan Bupati Cianjur, Herman Suherman saat dimintai tanggapan penundaan pembahasan Raperda tentang RPIK Cianjur 2021-2041 hanya menjawab singkat.
“Kan belum selesai itu (Perda,red) tata ruangnya, mungkin dianggapnya tata ruang bisa selesai. Nanti tunggu tata ruang dulu lah. (Diusulkan kembali,red) selesai tata ruang,” tandasnya.(hyt)