Cianjurekspres.net – Dua dari tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Cianjur yang akan mendapatkan penyertaan modal kondisinya masih belum sehat. Bahkan, berdasarkan laporan terakhir yang sampai ke Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur, satu di antaranya tertatih-tatih dan hampir pailit. Perusahaan daerah tersebut adalah PT LKM Akhlakul Karimah dan PT BPR Cianjur.
“BPR (Cianjur, red) dan LKM. Kalau LKM itu sebetulnya sudah hampir pailit karena dia diawasi juga oleh OJK. Katakanlah tertatih-tatih dengan modal yang ada. Laporan terakhir sempat disuntik kurang lebih Rp1 miliar oleh APBD, itupun atas dasar proposal. Nah LKM memang hari ini juga menurut laporan yang nyampai ke kami Komisi B dengan dasar laporan tahunan menjerit untuk memerlukan modal untuk perkreditan karena beberapa cabang itupun banyak yang macet,” terang Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur, Diki Ismail kepada Cianjur Ekspres, Senin (23/8/2021).
Diki menyebutkan, akan membahas rencana pemberian modal ke LKM lebih detil, karena nantinya tidak hanya sebatas laporan sepihak dari eksekutif saja.
Baca Juga:Transformasi Digital dan Culture Menjadi Penyelamat BRI di Masa PandemiSeorang Warga di Cianjur Stroke Usai Divaksin
“Pengajuan rencana Rp5 miliar untuk LKM dan BPR Rp5 miliar. BPR tidak sama dengan LKM. BPR mendapatkan hasil yang menyumbangkan PAD juga. Kemungkinan kami akan mempelajari, kalaupun tahun kemarin ketika laporan memang BPR untuk melebarkan sayap. Artinya bisa menambah PAD Kabupaten Cianjur. Itu alasan yang paling utama untuk menambahkan PAD,” katanya.
Diki menegaskan, pihaknya akan konsen mengawasi karena Komisi B terakhir berdiskusi ataupun rapat kerja dengan LKM memohon untuk pengajuan penyertaan modal dari Bagian Perekonomian. “Kalaupun hari ini penyertaan modal disetujui, kami akan mengawasi tata kerja yang dilaksanakan LKM ke depan,” ujar Diki.
“Kalau memang tidak bisa melaksanakan tata kelola manajemen dengan baik, kenapa tidak kami mengajukan ke eksekutif untuk ada perubahan tata kelola dan struktur dari LKM tersebut,” imbuhnya.
Diki menilai, penyertaan modal sangat penting karena BUMD satu-satunya harapan untuk meningkatkan perekonomian. Namun, secara keseluruhan Komisi B menyetujui penyertaan modal.
“Semestinya kita bahu-membahu mendukung, walaupun kita bahas nanti apakah keuangan daerah mampu atau tidak. Tetapi secara keseluruhan kami Komisi B mendukung seluruhnya terkait penyertaan modal, serta akan ketat mengawasi. Jangan sampai penyertaan modal hari ini yang kita bahas itu terbuang cuma-cuma,” ucap politisi Partai Gerindra tersebut.(hyt/sis)