Cianjurekspres.net – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) RI dalam laporan keuangan anggaran tahun 2020.
Ini merupakan Opini WTP kesepuluh bagi Jawa Barat secara beruntun yang berarti sistem dan pengelolaan keuangan di Kota/ Kabupaten Jawa Barat tak ada masalah.
Hal tersebut diungkapkan langsung Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono saat menghadiri sidang paripurna.
Baca Juga:Sahabat D-dimerSebuah Rumah di Mande Cianjur Hangus Terbakar
“Pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsis Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 termasuk implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan, untuk menindaklanjuti rekomendasi kami maka kami memberi opini wajar tanpa pengecualian,” ungkap Agus dilansir dari Jabarekspres.com, Jumat (28/5).
Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 sendiri digelar di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (28/5).
“Kalau tahun lalu, 27 daerahnya WTP. Tahun ini berkurang dua, yaitu Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung Barat,” ujar Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil usai menghadiri rapat paripurna.
Pembinaan terhadap kedua daerah tersebut menjadi perhatian utama Ridwan Kamil, untuk mencapai kembali target WTP di seluruh 27 daerah di Jawa Barat.
“Kita akan lakukan pembinaan agar tahun depan seluruh Jawa Barat laporan keuangannya harus WTP,” tegasnya.(JE/hyt)