Pemerintah, kata Budi, akan memberikan pengecualian bagi masyarakat yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.
“Kami juga menyiapkan hotline virus Corona 119 ext 9. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes. Yakni hotline 1500-567 dan SMS 081281562620. Ini penting agar masyarakat bisa memperoleh informasi yang benar dan akurat,” paparnya.
Hal senada disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito. Menurutnya, pada 2021 pemerintah akan memenuhi kebutuhan pelaksanaan vaksinasi.
Pemerintah, kata Wiku, juga mengikuti perkembangan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di negara lain. Termasuk Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada yang melaksanakannya pada 2020 lalu.
“Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan secara bertahap. Tahap pertama vaksinasi pada kuartal pertama tahun 2021. Sasarannya adalah prioritas petugas kesehatan dan petugas pelayanan publik,” jelasnya.
Vaksinasi tahap kedua direncanakan April hingga Maret 2021. Sasaran utamanya adalah kelompok masyarakat di daerah dengan risiko penularan COVID-19 tinggi.
“Pemerintah menggunakan dua jalur dalam menyediakan vaksin. Yaitu mendapat pasokan vaksin melalui kerja sama bilateral dan multilateral serta mengembangkan vaksin Merah Putih,” terangnya.
Vaksin Merah Putih pada triwulan pertama 2021 akan diserahkan PT Bio Farma untuk diuji klinis dan praklinis. Sementara dari jalur bilateral dan multilateral, pemerintah telah menjalin kerja sama untuk mendapat pasokan vaksin dari perusahaan farmasi Sinovac, Novavax, Prfizer, dan AstraZeneca.
Presiden Joko Widodo sendiri juga telah memastikan pemerintah mengamankan sejumlah stok vaksin. “Indonesia telah mengamankan pasokan vaksin. Mulai dari Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan BioNTech-Pfizer,” tegas Jokowi melalui akun Twitter miliknya, @jokowi, Jumat (1/1).
Selain itu, untuk memulihkan ekonomi, pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial. Mulai dari kartu sembako, bantuan sosial tunai, hingga Kartu Prakerja.
Selain kesehatan, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga memastikan tahun 2021 akan tetap diisi dengan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Alasannya, program tersebut sudah ditetapkan sebelumnya.
“Anggaran besar sudah dikucurkan untuk pembangunan bendungan, jaringan irigasi, jalan, jalur kereta api, bandara, sampai rumah-rumah susun di seluruh Indonesia. Kita memasuki tahun 2021 dengan langkah yang lebih tegap. Pelajaran yang mahal selama masa pandemi, membuat kita lebih siap,” tandas kepala negara.(hyt/rh/fin)