Cianjurekspres.net – Maesaroh (50), warga Gunungputri, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet harus gigit jari lantaran tidak menerima bantuan sembako bulan lalu. Pasalnya, saldo senilai Rp200 ribu yang biasa diterimanya dari program Kementrian Sosial tersebut tak kunjung masuk ke rekeningnya.
Sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Maesaroh pun mempertanyakan alasan tidak diterimanya saldo dari program yang dulu dikenal BPNT tersebut. “Saya juga heran, kenapa BPNT saya bulan Agustus tak kunjung keluar,” katanya kepada Cianjur Ekspres, kemarin (9/9).
Maesaroh mengaku heran lantaran KPM lainnya di Desa Sukatani semuanya normal menerima saldo seperti biasanya. “Kalau yang lain saya lihat semuanya (menerima, red), tapi untuk bulan Agustus tidak ada,” ujarnya.
Baca Juga:Penyelenggara Pemilu Harus Tegas Terapkan Protokol KesehatanKontestan Pilkada Dinilai Kurang Minati Isu Lingkungan
Maesaroh sendiri belum tahu penyebab saldo bantuan untuk dirinya nol rupiah. Dirinya pun belum sempat menanyakan ke agen e-Warong sebagai tempat transaksi bantuan sembako.
“Saya memang belum menanyakan ini ke agen e-Warongnya, dan saat ini sudah masuk ke bulan September kalau memang tidak keluar juga maka akan saya tanyakan ke e-Warongnya,” katanya.
Maesaroh menjelaskan, sebelum-sebelumnya dia pernah mengambil langsung bantuan sembako ke desa namun dirasa banyak yang antre ia pun berinisiatif untuk mengolektifkan karena melihat banyak warga atau KPM lainnya juga dikolektifkan.
“Sudah beberapa bulan ke belakang kartunya tidak saya ambil, dan memang dikolektifkan. Tapi saya sedikitpun tidak merasa dicurangi namun hanya penasaran saja kenapa BPNT bulan Agustus ini tidak keluar,” jelasnya.
Tim Kesejahteraan Sosial Tingkat Kecamatan (TKSK) Pacet Rully Abdul Azis mengatakan, pihaknya tidak bisa memantau langsung setiap KPM. Namun menurutnya, jika ada warga atau KPM yang kedapatan nol saldo pada kartu maka secara otomatis ketahuan ketika cek saldo sebelum transaksi dilakukan. “Saldo nol BPNT hanya bisa dicek di EDC, artinya di e-Warong. Dan e-Warong langsung melaporkan melalui Link saldo nol,” katanya.
Terkait adanya proses pengambilan bantuan yang dilakukan secara kolektif oleh para KPM, Rully mengaskan bahwa hal itu tidak diperbolehkan.