Oleh karenanya, Gugun meminta agar pemerintah melibatkan pengusaha-pengusaha lokal dan BUMDes untuk menjadi penyuplai bahan pangan sembako. Hal itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang baik di wilayah sekitar.
“Ada pemberdayaan ekonomi di sini. Misalnya, pengusaha beras lokal. Mereka bisa menambah pekerja dengan mempekerjakan warga sekitar untuk packing atau distribusi. Atau pengusaha buah-buahan lokal. Juga bisa begitu. Harga pangan juga kami yakin akan lebih murah dibandingkan bahan pangan yang dikirim oleh keenam suplayer,” jelas dia.
Direktur Eksekutif CAI, Farid Sandi, mendesak Dinas Sosial Kabupaten Cianjur agar BUMDes atau pengusaha lokal dilibatkan dalam penyaluran bahan pangan program sembako. Dia menyebutkan, kegaduhan yang terjadi dari berbagai wilayah di masing-masing kecamatan di Kabupaten Cianjur berkaitan dengan suplayer. Mulai dari produk yang tidak sesuai dengan kualitas dan selisih harga yang jauh dari harga pasar yang didapatkan KPM dalam program sembako.
“Kami mencoba mengkaji dan mengevaluasi program yang bersifat langsung dirasakan masyarakat. Dari permasalahan-permasalahan yang muncul tidak satupun ditindaklanjuti baik secara sanksi maupun secara hukum. Kami mendesak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur untuk segera mengevaluasi semua suplayer dalam Program BPNT. Lebih jauhnya kami mendesak untuk menggantikan suplayer dengan pengusaha lokal yang ada di desa seperti BUMDes,” tuturnya.
Dia menegaskan, jika hanya mengandalkan enam suplayer saja seperti mengkerdirkan pengusaha lokal dan BUMDes. Program Sembako ini justru menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberdayakan perekonomian rakyat.
“Kalau BUMDes yang dilibatkan, potensi-potensi yang ada di desa bisa terserap apabila BUMDes menjadi Suplayer program BPNT. Kami meyakini hal ini bisa terwujud apabila seluruh komponen masyarakat bisa memahaminya dari mulai kepala desa, BPD, termasuk kadinsos, bukan seperti ini kebanyakan oknum TKSK dan suplayer yang mengeruk setiap bulan keuntungan,” tegasnnya.
Sementara itu, merasa tidak dilibatkan dalam penyaluran bantuan sembako, tiga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Pacet protes kepada pemerintah. Sebelumnya BUMDes tersebut telah dijanjikan akan terlibat dalam suplai kepada e-Warong berkaitan dengan program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) yang kini berubah nama menjadi bantuan sembako dari Kemensos RI
Desakan Penggantian Suplayer Mencuat
