“Kami ingin agen-agen e-warong juga dievaluasi. Sebab banyak laporan yang tidak sesuai kriteria. Dan kalau tetap seperti ini, kami menduga kuat ada penggiringan (suplayer),” bebernya.
Direktur Utama CAI, Farid Sandi, juga sependapat dengan Komisi B. Memberdayakan pengusaha lokal terutama BUMDes lebih baik. Sebab, berbicara program sembako bukan saja untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga yang kurang mampu, tetapi juga untuk pemberdayaan ekonomi wilayah sekitar.
“Pemangku kebijakan, terutama plt bupati seharusnya lebih tegas. Jangan memihak ke suplayer. Padahal ini kesempatan kepala daerah untuk meningkatkan perekonomian bai warga-warga sekitar,” tuturnya.(red)
Dewan Endus Dugaan Monopoli Penyaluran BPNT di Cianjur
