Cianjurekspres.net – Keputusan Pemerintah menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Di Tegah Pandemi Covid-19 menuai sorotan dari berbagai pihak, tidak ketinggalan warga di Cianjur.
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan tersebut sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Baca Juga: Diminta KPK Transparan Soal Penyaluran Bansos Covid-19, Begini Jawaban Plt Bupati Cianjur
“Jadi kecewa, dikira benar mau meringankan beban masyarakat, malah seperti plin plan. Dinaikkan kemudian turun, tapi sekarang naik lagi,” kata salah seorang warga Cianjur, Chanda Noviandi (26) kepada wartawan, Kamis (14/5/2020).
Warga Rancagoong, Kecamatan Cilaku itu mengaku awalnya senang dengan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran BPJS. Namun, putusan tersebut baru dilaksanakan, sudah ada kebijakan baru yang menaikkan iuran kembali.
“Sebelum pandemi saja sudah harus jual barang pribadi untuk bayar iuran bulanan, sekarang dengan kondisi pandemi makin bingung lagi. Sudah tidak tahu nanti mau bayarnya gimana,” tutur pria yang berprofesi sebagau mekanik tersebut.
Terpisah, Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman mengaku bingung dengan keputusan tersebut. Sebab, Pemkab harus menyiapkan anggaran tambahan untuk peserta BPJS Kesehatan dari warga tidak mampu yang ditanggung oleh pemerintah.
Baca Juga: Soal Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Respon Wakil Rakyat di Parlemen
Jumlah warga tidak mampu yang ditanggung pemerintah Cianjur untuk jaminan kesehatan sebanyak 195.576 orang. Anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 53 miliar.
” Berarti akan lebih besar anggaran yang disiapkan, karena iuran juga naik. Sedangkan anggaran banyak yang dipangkas, serta dialihkan untuk penanganan Covid-19,” ungkapnya.
Herman berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut , supaya pemerintah daerah tidak terbebani. “Masyarakat juga tidak kesulitan,” tambahnya.(Mochammad Nursidin/*)
Warga Kecewa, Plt Bupati Cianjur Bingung
