Cianjurekspres.net – Kepada Country Director UNDP Indonesia, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memaparkan lima kebijakan yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pertama, yakni menerapkan pemerintah yang proaktif.
“Contohnya, Jabar adalah provinsi pertama yang melakukan tes berbasis metode PCR (Polymerase Chain Reaction) ketika saat itu semua (uji) PCR dipusatkan di Jakarta. Jadi kami membeli tes kit dari Korea Selatan, dua minggu setelah kami melakukan itu, pemerintah pusat mengubah aturan menjadi desentralisasi PCR (di daerah),” ucap Emil di Gedung Pakuan, Senin (27/4/2020).
Kedua, lanjut Emil, adalah transparansi. Sejak pertama, ia mengklaim sadar tidak boleh menutupi data, oleh karena itu dibuatnya aplikasi PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat) di mana setiap hari ada update tentang terduga, pasien, hingga alamatnya di level kelurahan.
Ketiga, lanjut Emil, bahwa Pemerintah Provinsi Jabar selalu mengambil pendekatan ilmiah berdasarkan data dan ilmu pengetahuan.
“Kami membuat keputusan berdasarkan masukan para ahli, contohnya berapa banyak warga yang harus kami tes. Kami memutuskan, Jabar harus melakukan tes terhadap 0,6 persen warganya untuk mengetahui peta persebaran Covus-19,” ucapnya.
Keempat, Jabar mendorong pemerintahan yang inovatif. Emil berujar, pihaknya menggerakkan seluruh industri untuk mengubah fokus demi melawan pandemi Covid-19.
“Kami juga satu-satunya provinsi yang memiliki fasilitas waste management untuk Covid-19. Jadi seluruh Jawa, Banten, dan Jakarta menggunakan fasilitas kami,” ujarnya merujuk PT Jasa Medivest (anak perusahaan BUMD Jabar Jasa Sarana yang fokus dalam pengelolaan limbah medis).
Terakhir, Emil mengatakan bahwa pihaknya menerapkan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penanggulangan pandemi ini, salah satunya yakni hampir 50 persen alat Rapid Diagnostic Test (RDT) untuk tes masif yang dimiliki Jabar adalah donasi dari Yayasan Buddha Tzu Chi.
“Dengan berkolaborasi, kami juga menggerakkan Karang Taruna untuk membantu warga yang terinfeksi. Ibu-ibu PKK juga fokus membuat dapur umum karena kami ingin memastikan tidak ada yang kelaparan. Jadi kolaborasi juga menjadi kunci dalam penanganan (Covid-19),” tutupnya.(Nida Khairiyyah/**)
Lima Kebijakan Penanganan Covid-19 di Jabar
