Cianjurekspres.net – Penyaluran bantuan sembako dan uang tunai bagi warga miskin terdampak Covid-19 dari Pemprov Jabar dinilai tidak tepat sasaran. Bahkan, penerima bantuan kebanyakan warga mampu serta penerima ganda.
Enab (39) warga di Kecamatan Cikalongkulon, mengaku kebingungan karena KK yang telah ia kumpulkan dan akan disetorkan ke desa, namun faktanya dikembalikan lagi dengan alasan sudah tak menerima lagi pengajuan.
“Saya sempat malu sama warga, padahal saya sudah berupaya mengumpulkan KK warga agar mendapatkan bantuan Covid-19 dari provinsi. Tapi setelah saya serahkan ke desa ternyata ditolak dengan alasan sudah telat,” katanya.
Enab berharap besar agar warga yang benar-benar terdampak Covid-19 di lingkungannya bisa mendapatkan bantuan tersebut. “Saya berharap ada bantuan yang bisa mereka terima,” ujarnya.
Engkob (60) warga Desa Murnisari, Kecamatan Mande mengaku belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah.
“Tong boro bantuan beas sakarung, sasiki oge Emak mah can narima bantuan eta (Jangankan beras satu karung, satu biji pun saya belum pernah mendapatkan bantuan apa itu namanya),” kata Engkob.
Menurutnya, tidak tahu kalau pemerintah telah mengucurkan bantuan berupa beras, telur, abon, dan lain-lainnya.
“Saya malah baru tahu kalau pemerintah mengucurkan bantuan berupa sembako,” katanya.
Sedangkan, IN (56) warga Desa Gadog, Kecamatan Pacet juga mengeluhkan hal yang sama. Bahkan, dia dicoret dari penerima bantuan program keluarga sejahtera (PKH) dengan alasan belum lansia. Padahal, dia merupakan janda tua yang tidak bekerja tetap.
“Sekarang engga dapat apa-apa. Malah tetangga-tetangga saya yang tergolong mampu dapat bantuan. Bahkan double, PKH dapat, program sembako juga dapet. Apalagi ditambah ada program bantuan dari provinsi,” keluhnya.
Presidium LSM Aliansi Masyarakat Penegak untuk Hukum (Ampuh) Cianjur, Yana Nurjaman, menuturkan, pembagian bantuan bagi masyarakat miskin tidak tetap sasaran itu sudah menjadi hal yang biasa di negeri ini. Kondisi seperti itu bukan serta-merta sepenuhnya kesalahan pemerintah, tetapi tim pelaksana dan pendamping dalam pekerjaannya semuanya amanah.
“Pada akhirnya masyarakat miskin hanya menonton orang-orang kaya menerima bantuan sembako. Kami juga banyak menemukan warga yang mampu menjadi penerima ganda bantuan dari pemerintah,” tuturnya.