Cianjurekspres.net, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Jawa Barat, Herawanto melaporkan, pertumbuhan Jawa Barat pada 2019 melambat dibanding 2018 yakni sebesar 5,07 persen.
Ia memperkirakan, di 2020 perekonomian provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia berada di rentang 4,6 hingga 5,1 persen.
Namun, sejak awal tahun kondisi ekonomi mendapat tantangan akibat dampak Covid-19 sehingga menyebakan ekonomi di triwulan I 2020 diperkirakan bias ke bawah pada rentang 3,7 hingga 4,1 persen.
“Potensi penurunan utamanya bersumber dari penurunan ekspor, investasi, dan tertahannya konsumsi. Dari sisi lapangan usaha, kinerja sektor industri pengolahan dan perdagangan serta konstruksi cenderung melambat,” ujar Herawanto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Dampak Ekonomi dan Penanganan COVID-19 di Jawa Barat, Kamis (19/3/2020).
Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengurangi perlambatan ekonomi akibat COVID-19, KPwBI Jabar merekomendasikan stimulus ekonomi berupa percepatan belanja fiskal oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun 27 kabupaten/kota se-Jabar.
Herawanto pun berujar, industri perbankan di Jabar sudah menerapkan work from home (WFH) bagi sebagian karyawan untuk mendukung social distancing alias jaga jarak interaksi sosial yang dianjurkan pemerintah pusat dan daerah.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tak memungkiri bahwa anjuran bekerja di rumah tidak seluruhnya bisa diterapkan. Selain itu, social distancing berdampak kepada sektor pariwisata khususnya pelaku industri hotel dan restoran.
“Semoga forum ini bisa memberikan rekomendasi sehingga kami, pengambil keputusan, bisa mengambil keputusan yang cepat, akurat, terukur, dan rasional,” ucap Emil, sapaan akrabnya.
Selain itu, Emil meminta bupati/wali kota di Jabar untuk segera membelanjakan APDB dan membuat rencana aksi pembelanjaan anggaran pemerintah dalam dua bulan ini untuk mengurangi keterlambatan.
“Saya juga titip, untuk berikan insentif pengurangan pajak hotel dan restoran. Jangan sampai pengunjungnya sedikit, pajak tidak ada insentif akhirnya cash flow industri restoran dan hotel tertinggal dan terjadi PHK. Pengurangan pajak bisa dilakukan minggu ini, secepatnya,” tegasnya.
“Utamakan hibah bansos nomor satu, penerima bisa belanjakan konsumsi barang dan lain-lain. Terkait pengurangan pajak di level nasional, tentu kami juga rekomendasikan ke Mendagri untuk memastikan industri terdampak bisa melakukan survival dengan baik, dengan pajak yang dikelola pusat,” katanya.
Perekomian Melambat, Emil Usulkan Mempercepat Belanjakan APBD
