“Kami menduga ada lebih uang atau sisa saldo Rp16.500. Itu pun jika bahan pangan yang diterima komplit oleh setiap KPM dan kualitasnya baik,” ungkapnya.
Mungkin, kata Yana, sisa saldo senilai Rp16.500 terlihat kecil. Namun jika dijumlahkan dengan seluruh KPM di Kabupaten Cianjur yang mencapai lebih kurang 128.000 orang, dugaan kerugian negara mencapai Rp2.112.000.000 per bulan.
“Jumlah dugaan kerugiannya sangat fantastis. Jika dikalikan dalam satu tahun, hitung saja berapa kerugian negara,” ungkapnya.
Oleh karenanya, pihaknya akan menggelar unjuk rasa pada pekan depan agar kasus dugaan korupsi ini diusut tuntas. Sebab, sudah banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat pad kualitas bahan pangan program sembako.
“Semua penyuplai bahan pangan harus diperiksa. Sebab, banyak beras yang tidak layak dan tidak mendapatkan ganti rugi, bahkan banyak pula warga yang menerima telur dalam keadaan busuk,” kata dia.
Di Kampung Cipicung, Desa Cibadak, Kecamatan Cibeber, sejumlah KPM protes atas bahan pangan yang diterimanya. Mereka juga menduga bahwa total belanja tidak mencapai Rp150.000. Wiwin (42) warga Kampung Cipicung, mengaku, mendapatkan beras 9 kilogram, telur enam biji, abon 1 ons, dan kacang hijau 1/4 kilogram.
“Saya kalau belanja ini paling Rp27 ribu, karena abon hanya satu ons, telur paling 10 ribu enam biji, lalu kacang hijau seperempat,” ujarnya, Selasa (12/2/2020).
Wiwin berharap, bahan pangan bantuan sembako tersebut bisa disesuaikan dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah yakni sebesar Rp 150.0000.
Kepala Desa Cibadak, Elan Hermawan, berharap bertambahnya nilai program Sembako ada kepuasan yang bertambah juga untuk warga. “Saya berharap memang ada perbaikan, tapi melihat seperti ini juga saya harus kroscek apa harganya sesuai,” ujar Elan.
Elan juga mempertanyakan nomor PIRT, label halal, dan izin edar BPOM tidak tertera pada abon. Di kemasan abon tak ada apapun keterangan hanya dibungkus plastik. “Di awal tahun dengan tambahan kuota anggaran untuk kacang hijau, telur, dan abon, sebagai kades saya juga bertanya kenapa tak ada labelnya untuk abon, dan juga timbangannnya nanti saya cek apakah sesuai,” ujarnya.
Saldo KPM Diduga Disunat
