BANDUNG – Peningkatan aksesibilitas dan kesempatan belajar menjadi fokus utama pembangunan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Angka Partisipasi Kasar (APK) Jabar yang menjadi tolok ukur aksesibilitas pendidikan masih berada di angka 83,81 persen pada 2018. Artinya, masih ada anak Jabar yg belum mendapatkan akses pendidikan.
Maka itu, Disdik Jabar melakukan sejumlah terobosan. Salah satunya dengan menggulirkan program Gratis Iuran Bulanan. Program tersebut berlaku di 835 SMA/SMK/SLB Negeri di Jabar.
“Ada 759.128 peserta didik di 835 SMA/SMK/SLB Negeri di Jabar. Dan pada Tahun Ajaran (TA) 2020 bebas iuran bulanan. Anggaran untuk setiap siswa per tahunnya berada dikisar Rp 1,4juta-Rp 1,9juta yang akan dilaksanakan pada Bulan Juli 2020,” kata Kepala Disdik Jabar Dewi Sartika di Kota Bandung, Kamis (28/11/19).
Selain itu, Pemda Provinsi Jabar memberikan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) kepada 4.146 SMA/SMK/SLB Swasta dan 1.198 Madrasah Aliyah (MA). Menurut Dewi, BPMU sudah berjalan untuk meringankan biaya operasional sekolah swasta dan MA.
“Jumlah siswa SMA/SMK/SLB Swasta yang mendapat bantuan 1.076.298. Sedangkan, siswa MA berjumlah 226.069 orang. Besaran dana bantuan setiap siswa per tahunnya pada 2020 adalah Rp 550ribu. Besaran itu meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 500ribu/siswa/tahun,” ucapnya.
Baca Juga: Atalia Kamil: Pemprov Jabar akan Luncurkan Sekolah Tanpa Gangguan Gawai
Sebelum dua program itu disetujui DPR Daerah Jabar, kata Dewi, Disdik Jabar pun menjamin akses pendidikan siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) yang tidak diterima pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, tetapi bersekolah di SMA/SMK Swasta.
Disdik Jabar memberikan bantuan sebesar Rp 2 juta per tahun bagi setiap siswa. “Instruksi Pak Gubernur, kami harus memastikan siswa siswi yang mendaftar lewat PPDB berasal dari KETM, jika tidak keterima di SMA Negeri, dipastikan bersekolah di swasta,” kata Dewi.
Dewi memastikan bahwa sederet program tersebut –yang berkaitan dengan bantuan biaya sekolah—tidak mengganggu pembangunan pendidikan di kegiatan-kegiatan lainnya.
Pemprov Jabar Gratiskan Iuran Bulanan SMA/SMK
