CIANJUR – Indeks Pembangunan Manusia (IPM), masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat tahun 2018 menunjukkan, Cianjur berada di posisi paling dasar IPM-nya dengan 64,62 poin dari 27 kota kabupaten.
Hal ini menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Cianjur, wakil rakyat berharap alokasi APBD 2020 sebesar Rp3,6 triliun yang disahkan beberapa waktu lalu, mampu meningkatkan IPM yang sedang terpuruk saat ini.
Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan menekankan agar alokasi APBD di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan serta Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi mampu digunakan secara maksimal dalam upaya meningkatkan IPM.
“Besaran dukungan anggaran yang sudah turun nantinya harus mampu meningkatkan IPM yang sangat terpuruk. Khusus Cianjur yaitu urutan pertama paling terakhir,” ujar Ganjar saat dihubungi cianjurekspres.net, Selasa (26/11/2019).
Dirinya berharap, pengawasan penggunaan anggaran ke dinas terkait tidak hanya diawasi oleh DPRD saja, melainkan juga bisa langsung oleh masyarakat agar terasa signifikan perubahannya.
Baca Juga: Pemkab Prediksikan IPM Terus Meningkat
Baca Juga: Fraksi PAN-PPP: Pemkab Cianjur Harus Terukur Susun RAPBD
Hal serupa juga diutarakan Wakil Ketua DPRD Cianjur, Wilman Singawinata. Politisi PKS itu mengatakan, jika eksekutif dan legislatif telah sepakat bahwa 2020 adalah tahun meningkatkan IPM.
“Karena tersisa dua tahun lagi masa kerja kepala daerah sekarang untuk mengejar ketertinggalan. Sehingga APBD difokuskan ke IPM,” katanya.
Wilman menjelaskan, sektor pendidikan menjadi salah satu yang harus mendapat perhatian serius. Dinas Pendidikan harus betul-betul mengerahkan segala kemampuannya agar dana yang terbatas bisa meningkatkan IPM.
“Perlu kerja keras dari dinas, pengawasan ketat untuk mencapai ketertinggalan itu. Artinya, semua dinas terkait kesehatan dan daya beli juga harus fokus, karena akan mendorong IPM secara global,” ujarnya.
Dirinya pun menegaskan, DPRD juga harus ikut mengawasi serapan anggaran di ketiga sektor IPM tersebut. Jangan sampai anggaran yang sudah dialokasikan, baru terserap menjelang akhir tahun.
“Kita susah nantinya mengevaluasi capaiannya, kalau serapannya di akhir tahun. Perlu adanya report (laporan-red) triwulan secara berkala dari dinas terkait. Sehingga capaiannya jelas, agar kita gampang mengevaluasinya,” tandas Wilman.(hyt)
IPM Cianjur Terpuruk, Maksimalkan APBD
