CIANJUR – Bawaslu Jabar mencatat 940 pelanggaran pada pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019. Kasus yang menonjol adalah perihal politik uang dan perusakan alat peraga kampanye.
Hal tersebut dikatakan Anggota Bawaslu Jabar Divisi Hukum Data dan Informasi H Yusuf Kurnia saat membuka acara refleksi tahapan Pemilu pada Pemilu tahun 2019 di Cianjur. Dia mengatakan, pemilu tahun ini merupakan pemilu yang paling berat bagi penyelenggara.
“Ini pemilu yang sangat menyulitkan, selain pelanggaran kami menerima laporan petugas yang sakit sebanyak 352 orang, 17 mengalami kecelakaan saat bertugas sampai yang meninggal dunia,” ujar Yusuf di Hotel Yasmin, Sabtu (31/8).
Dia menjelaskan, konsekuensi besar yang telah dialami harus dilakukan pertanggungjawaban kepada publik. Pihaknya mengakui telah menggunakan kewenangan yang ada sesuai aturan.
“Data pemilih jadi problem utama DPT sampai tiga kali perbaikan, pemilih ganda, NIK, dan lainnya, kami langsung laporkan secara rinci detil dan spesifik,” ujarnya.
Dia menyebutkan dari 940 pelanggaran sebanyak 320 di antaranya berasal dari laporan masyarakat. “Hal ini menunjukkan bahwa publik sudah peduli dan harus diapresiasi. Refleksi ini digelar Bawaslu sebagai lembaga publik harus transparan akuntabilitasnya kinerjanya,” kata Yusuf.
Dia menerangkan, hal tersebut perlu dilakukan bagian penting mengawasi kinerja dan bahan perbaikan persiapan Pilkada 2020. “UU Pilkada masih punya problem hukum bagi pengawas pemilu terutama dari sisi nomenklatur panwaslu. Sementara hari ini sudah permanen badan pengawas pemilu harus ada revisi terbatas, demikian pula dari jumlah komisioner. Sementara eksisting ada lima orang, kami berharap segera ada revisi terbatas menyangkut tugas dan kewenangan Bawaslu,” katanya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur, Usep Agus Zawari, mengatakan, pihaknya telah berupaya mengoptimalkan bagaimana pelaksanaan tugas dan amanah yang diemban dilaksanakan dengan baik. “Pelaksanaannya tidak semua yang dibayangkan sesuai yang diharapkan ada input berkaitan dengan tugas, ini sebuah koreksi dalam rangka menghadapi pemilu yang akan datang,” ujarnya.
Pihaknya membutuhkan masukan, dimulai dari refleksi dijadikan bahan masukan, khususnya untuk proses pemilu 2019 dihadapkan pada situasi eskalasi politik lebih berkonsentrasi pada pilpres sehingga energi dan semua pihak lebih melihat wilayah pilpres.
Ada 940 Pelanggaran Selama Pemilu 2019
