“Lapangan kerja masih terbatas, dan itu menjadi tugas dari pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya. Termasuk dari pendataan pun mesti disesuaikan lagi, sebab banyak lulusan yang berwirausaha mandiri atau bertani namun tidak dikategorikan bekerja. Kebanyakan data itu hanya dilihat dari serapan tenaga kerja ke industri,” kata dia.
Oleh karena itu, dia berharap selain membuat rencana untuk mengavaluasi ataupun pembubaran SMK yang tidak produktif, pemerintah juga harus telebih dulu menuntaskan masalah ketersediaan tenaga kerja. Sehingga nantinya rencana itu tidak sebatas wacana.(bay/sri)