CIANJUR – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK di Kabupaten Cianjur mendukung rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengevaluasi hingga pembubaran SMK yang tidak produktif atau penyumbang pengangguran. Meskipun rencana pembubaran dinilai sekedar menjadi wacana.
Ketua MKKS SMK Kabupaten Cianjur, Nurdin, mengatakan, pembenahan di lingkungan SMK memang perlu dilakukan untuk mencetak lulusan yang berkompetensi sesuai dengan perkembangan zaman serta teknologi.
Pasalnya menurut dia, dari 173 SMK negeri ataupun swasta di Cianjur, rata-rata hanya membuka kompetensi yang lumrah. Padahal lingkungan SMK tidak stagnan, melainkan harus mengikuti perkembangan.
“Rata-rata jurusan atau kompetensi yang ada hanya Administrasi Perkantoran, Pemasaran, Teknik Komputer Jaringan, dan jurusan lainnya yang sudah ada sejak lama. Sehingga lulusannya pun itu-itu saja, bukan disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan zaman saat ini,” ujar dia saat dihubungi melalui telepon seluler, Rabu (24/7).
Menurutnya, perlu ada penyegaran di lingkungan SMK terutama kaitan pembentukan kompetensi baru, misalnya kompetensi industri garmen, ataupun teknologi yang selaras dengan kebutuhan industri teknologi saat ini.
Selain itu, lanjut dia, SMK juga perlu melakukan pembenahan dari segi sarana dan prasarana, supaya keberadaannya bisa maju dan terus berkembang. Lulusan dari sekolah pun lebih berdaya saing sesuai kebutuhan.
“Itu sering kami sampaikan di setiap rapat atau pertemuan dengan MKKS, sekolah jangan begini terus harus terus maju dan berkembang,” kata dia.
Namun, Nurdin, mengharapkan evaluasi ataupun tindakan lainnya seperti pembubaran SMK harus dipertimbangkan secara serius, dengan melibatkan tim yang berkompetensi dan berdasarkan kondisi ril di lapangan. “Harus dipertegas juga kategori sekolah kecil dan tidak produktif atau menyumbang banyak pengangguran itu seperti apa,” kata dia.
Pasalnya, menurut Nurdin, alumni SMK termasuk di Cianjur sudah memiliki daya saing yang baik, tetapi tidak ditunjang dengan lapangan kerja yang luas. Akibatnya banyak lulusan SMK yang tidak terserap oleh industri atau lapangan kerja lainnya.
Tidak hanya itu, data penyerapan tenaga kerja pun harus juga disesuaikan kembali, mengingat lulusan yang membuka usaha secara mandiri ataupun menggarap lahan pertanian kebanyakan tidak masuk dalam data penyerapan tenaga kerja.