CIANJUR – Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat akan membentuk Migran Servis Center yang akan memantau mulai dari rekrutmen, pemberangkatan dan pemulangan PMI, untuk mencegah Pemberangkatan PMI ilegal dan terlantar.
Kepala Dinsnaker Provinsi Jawa Barat, Muhamad Ade Afriandi, mengatakan, program itu dilakukan agar tidak ada PMI yang mengalami kondisi serupa sepertihalnya Aminah, PMI asal Cianjur yang misterius dan selama beberapa tahun tidak ditemukan identitasnya.
“Migran Servis Center ini perlu, dan kami akan realisasikan segera. Ini pun tercetus dari kejadian Aminah,” kata dia kepada wartawan, belum lama ini.
Menurutnya, pihaknya juga akan menempatkan petugas untuk memantau dokumen para PMI. Jika ditemukan yang dokumennya mencurigakan maka akan dilaporkan ke BNP2TKI, pemerintah darah, provinsi, hingga pusat.
“Kami pastinya akan melakukan berbagai upaya, tapi sepertinya kondisi moratorium membuat sebagian oknum menjadikan ini sebagai daya tarik untuk memberangkatkan PMI secara ilegal,” pungkasnya.
Di samping itu, terkait masih banyaknya PMI ke Timur Tengah, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPMD agar disebarkan ke setiap desa untuk menyosialisasikan jika pemberangkatan PMI ke Timur Tengah itu dimoratorium.
Sementara itu, Ketua DPC Astakira Pembaharuan Kabupaten Cianjur, Ali Hildan mengatakan, keberadaan Migran Servis center tersebut dinilai perlu, namun tidak hanya untuk mengakomodir mereka yang berangkat secara legal, tapi juga untuk memulangkan para PMI yang berangkat secara nonformal.
“Pada dasarnya PMI banyak yang tidak tahu mereka berangkat secara prosedural atau tidak. Jadi harus juga diakomodir mereka yang nonformal supaya bisa dijamin pemulangannya, sebab dikhawatirkan mereka terlantar setelah bekerja di luar negeri, terutama di Timur Tengah,” kata dia.
Dia menambahkan, Astakira juga mendesak agar pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat untuk memperbaiki sistem dan melakukan pengawasan dalam pemberangkatan atau pemulangan PMI.
“Tentu ini jadi tanggungjawab pemerintah, untuk meminimalisir pemberangkatan PMI non prosedural. Bisa diawali dengan memperketat sistem di imigrasi,” kata dia.
Terkait dengan Petugas Lapangan(PL)/ sponsor, tambah Ali, harus betul -betul dibina oleh Disnakertrans agar mereka tidak terjerumus menjadi perekrut ilegal. Pasalnya sampai saat ini permasalahan PMI asal Cianjur masih terus bermunculan itu ketahuannya setelah keluarga PMI atau PMI-ya sendiri yang mengaku ke Astakira.