CIANJUR – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat (Jabar) Abdulah Dahlan mengatakan, seorang warga negara asing berkebangsaan Swiss di Pangandaran yang memiliki e-KTP masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Kejadiannya lebih parah dari Cianjur, karena di Pangandaran nama dan nomor induk kependudukannya (NIK) masuk ke dalam DPT. Sedangkan di Cianjur hanya NIK nya saja yang masuk DPT.
Berkaca dari hal tersebut, ia mengintruksikan kepada jajarannya di semua kabupaten/kota untuk segera melakukan pengecekan terhadap warga negara asing yang memilikk e-KTP, karena dikhawatirkan masuk DPT.
“Setelah Cianjur kami menemukan kasus serupa di Pangandaran, di sana lebih parah karena nama dan NIK nya tercantum dalam DPT,” ujar Abdullah setelah memberikan materi sosialisasi pengawasan partisipatif bagi kaum perempuan di salah satu hotel di Pacet, Minggu (3/3).
Menanggapi masuknya WNA dalam DPT, pihaknya meminta Bawaslu daerah segera mengambil tindakan cepat. “Kami sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Cianjur perihal masuknya NIK WNA yang telah ditetapkan sebagai pelanggaran administrasi,” kata Abdullah.
Ia mengatakan, di Cianjur ada kesalahan dalam teknis pendataan, maka putusan rekomendasi dari Bawaslu cepat memberikan koreksi kepada KPU.
“Saya rasa sangat penting mendata kembali WNA yang ada di Cianjur serta bersinergi dengan adminduk, apakah data WNA yang memiliki e-KTP perlu disisir lagi untuk semua kabupaten kota.
Ia mengatakan, sejak awal data masuk Bawaslu melakukan pengawasan ketat namun sumber daya yang terbatas menjadikan jutaan daftar pemilih tak tercermati semua. Pihaknya meminta peran aktif semua pihak jika terdapat laporan hal serupa. Salah satunya termasuk saat ini menggandeng kaum perempuan untuk ikut pengawasan partisipatif. Bawaslu Jabar dan Cianjur sinergi dengan kelompok perempuan di Cianjur agar ada partisipasi.
“Bagaimanapun secara organisasi perempuan banyak menjadi pilar penting dalam pengawasan pemilu, informasi dan hal baru bagi kami agar perempuan memberikan warna dalam pemilu,” ujar Abdullah.
Abdullah mengajak kaum perempuan agar punya komitmen menolak politik uang, menolak ujaran kebencian dan hoaks, serta membangun konteks nilai pencerahan kepada mereka yang masih tersandera politik transaksional.