CIANJUR – Pengurus DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Cianjur mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, kemarin (10/1). Mereka melakukan audensi dan mempertanyakan kinerja Dewan dan soal pengawasan terhadap kepala SMP di Kabupaten Cianju yang terlibat kasus dugaan korupsi DAK pendidikan yang dilakukan Bupati Cianjur (non-aktif) Irvan Rivano Muchtar.
Ketua DPD PSI Kabupaten Cianjur, Deni Nurjana mendorong para anggota Dewan untuk melakukan tindakan pemanggilan kepada 130 kepala SMP di Kabupaten Cianjur yang terlibat dugaan korupsi DAK pendidikan.
“Kehadiran kami hari ini (kemarin, red) sebetulnya untuk audensi saja. Dan alhamdulillah kami bisa diterima dengan baik oleh ketua DPRD Kabupaten Cianjur,” kata dia kepada wartawan, kemarin.
Pihaknya bermaksud meminta informasi perkembangan pasca-OTT bupati kemarin. Sebab, banyak titipan aspirasi dari masyarakat bahwa fungsi legislator belum ada tindakan, dan DPRD Kabupaten Cianjur dinilai kurang hadir untuk mewakili rakyatnya.
“Ketika kami melakukan blusukan banyak warga yang bertanya, ‘kok fungsi pengawasan legislator kita bagaimana nih? Belum ada perkembnagan. Sebetulnya berapa sih yang terlibat, apakah DPRD pernah memanggil para kepala sekolah yang diduga terlibat dalam modus di OTT kemarin dan lain sebagainnya,” ungkapnya.
Dani mengungkapkan, jawaban dari ketua Dewan pun cukup normatif dan berhenti berdebat ketika pihaknya meminta publikasi terkait apapun, mulai dari prestasi dan lainnya.
“Tetapi pak ketuanya sendiri bilang, kita selesai debat karena kita tidak senang dengan publikasi. Yang jadi aneh buat kami bagaimana masyarakat bisa tahu terkait perkembangan-perkembangan hasil kinerja wakil rakyatnya, ketika memang publikasi saja tidak mau. Ada hal yang memang kami tidak menemukan titik temu dan itu hak beliau, kami tidak bisa memaksa dan lainnya,” paparnya.
Daniel Tumiwa, Kader PSI mengaku sangat memperhatikan perkembangan Cianjur sampai ke pelosok. Bukan hanya masyarakat, namun juga dia mengamati setiap langkah DPRD Kabupaten Cianjur yang masih nihil terkait kasus korupsi ini.
“Korupsi terjadi karena tingkat pengawasan Dewan tidak berjalan dengan baik. Tidak melakukan investasi secara politik, bisa memperlihatkan kepada warga Cianjur bahwa memang DPRD memilih diam, yang justru memunculkan kecurigaan warga terhadap DPRD. DPRD akan lebih gigih mengawasi agar tidak terjadi praktek korupsi setelah ini. Apalagi Cianjur adalah produk kepemimpinan dinasti,” ungkapnya.