Selama ini, lanjut dia, kenapa Cianjur sendiri tidak bisa memberikan bantuan yang maksimal untuk para guru honorer, karena alasannya regulasi.
“Ketika kami melanggar itu niat baik jadi salah juga, makannya kami perjuangkan regulasinya, itu yang kami maksud adalah SDMnya. SDM pendidik harus baik bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik sementara kebutuhan hidupnya tidak diperhatikan, mereka kan manusia, mereka perlu hidup karena mereka juga mempunyai keluarga anak dan istri,” paparnya.
Tavip menuturkan, para guru honorer mempunyai hak untuk di hargai. Dengan harapan itu, dewan akan terus berupaya bahwa tingkat SDM pendidikan itu bisa naik, kemudian juga bagaimana dewan ingin dalam regulasi itu penempatan jenjang karir di dinas pendidikan itu profesional. Misalkan penunjukan kepala sekolah atau jabatan-jabatan tertentu di lingkup Dinas Pendidikan
“Kami ingin itu dilakukan secara profesional melihat kemampuan mereka, kelayakan mereka untuk menempati suatu posisi tidak mau adanya dikatakan jabatan balas budi atau apa, dan kami tidak mau di Cianjur ada jabatan transaksional. Kalau itu terjadi maka tingkat IPM pendidikan di Cianjur saya yakin tidak akan meningkat, dan akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik,” pungkasnya. (job3/sri).