CIANJUR – Aliran dana kasus suap dan pemerasan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan diduga kuat tidak bermuara di Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar. Bahkan aliran dana tersebut diperkirakan masuk ke sejumlah nama dan akan digunakan untuk agenda politik dalam pemenangan pemilu 2019.
Presidium LSM Aliansi Masyarakat Untuk Penegakkan Hukum (Ampuh), Yana Nurjaman, mengungkapkan, praktek mahar untuk alokasi pembangunan ruang kelas memang terjadi hampir di setiap tahun anggaran. Bahkan tidak sedikit kepala sekolah yang dengan sukarela memberikan bagian dengan harapan akan mendapatkan lagi alokasi di tahun selanjutnya.
“Jadi bukan hanya pemaksaan dan pemerasan, tapi sudah menjadi kebiasaan. Yang sukarela juga ada, dan itu sudah masuk dalam kategori gratifikasi atau suap,” ujar dia kepada Cianjur Ekspres, Kamis (13/12).
Khusus menjelang momentum politik, lanjut dia, para penyelenggara pendidikan tidak hanya diharuskan memberi mahar untuk alokasi pembangunan tapi juga disertai dengan pungutan lainnya.
Dia menyebutkan, dana yang terkumpul tersebut tidak bermuara atau berakhir di seorang Irvan Rivano Muchtar, melainkan masih ada aliran lainnya yang nanti berujung di salah seorang nama dengan tujuan untuk pembiayaan pemenangan pemilu.
“Sering saya sebutkan dalam setiap pernyataan saya, muara itu bukan di bupati. Dan ini memang sudah menjadi tradisi, apalagi untuk momentum politik. Dana yang terkumpul nantinya digunakan untuk pemenangan salah satu parpol, utamanya di Pemilu 2019,” kata dia.
Menurutnya, tersangka keempat dalam kasus OTT, yakni Tubagus Cepy Sethiady (TCS) merupakan saksi kunci untuk mengungkap aliran dana tersebut. Pasalnya, tugas dari orang tersebut merupakan perantara dari MKKS dan Disdik ke muara terakhir aliran dana.
“Dia (Cepy, red) yang jadi kunci untuk mengungkap aliran dananya. Kami dukung penuh setiap pergerakan KPK untuk mengungkap kasus yang memang terjadi hampir di setiap tahun anggaran ini,” ucap dia.
Di sisi lain, salah seorang mantan pejabat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, pemotongan anggaran alokasi untuk pendidikan memang paling parah terjadi di tahun ini.
Bahkan, lanjut dia, di anggaran tahun ini pembangunan ruang kelas menjadi yang terbanyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk pada saat pejabat sebelum Cecep Sobandi.
Fee DAK, Siswa Jadi Korban
