CIANJUR – Sejumlah pihak akan menuntut dan memperkarakan terkait pencatutan namanya dalam daftar pegawai non-DPA di RSUD Pagelaran. Pasalnya, dalam daftar tersebut tercantum nama yang diduga menjadi perantara untuk meloloskan rekrutmen pegawai.
Dalam daftar tersebut tercantum nama-nama besar tokoh di Cianjur. Mulai dari anggota organisasi masyarakat, tokoh pemuda, hingga anggota legislatif.
Dedy Toser, salah satu pihak yang dicatut namanya membantah sudah menjadi perantara dalam pelolosan rekrutmen pagawai ke RSUD Pagelaran. Apalagi sampai menerima sejumlah uang untuk penitipan pegawai tersebut.
“Saya tegaskan, tidak pernah menitip pegawai, mempermudah, apalagi menerima uang untuk meloloskan pegawai. Saya dicatut dalam daftar tersebut. Memangnya saya siapa? Pejabat bukan, bisa seenaknya menitipkan begitu,” ujar dia saat dihubungi melalui telepon seluler, Rabu (28/11).
Koordinator LSM Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi (Gembok) Cianjur ini juga menyayangkan terkait informasi sudah masuknya laporan informasi kepada pihak kepolisian untuk daftar yang belum diverifikasi itu.
Bahkan dia sudah menyiapkan perlawanan hukum dengan melaporkan pihak yang mencatut namanya dalam daftar tersebut. Mengingat, pencatutan sudah mencemarkan nama baiknya.
“Apalagi kan saya sudah dapat informasi jika sudah ada laporan ke kepolisian, ini sudah bukan main-main lagi. Kami akan gugat pihak yang melaporkan, terutama jika itu dari direksi RSUD Pagelaran yang kami duga melakukan pelanggaran hukum atas keluarnya SK terkait persentase insentif jasa layanan,” tegas dia.
Senada, Yosep Somantri, tokoh muda Cianjur juga bakal melawan dan melaporkan balik pihak yang telah mencatut namanya dalam daftar tersebut. Pasalnya, Yosep merasa dirugikan secara moril dan materil atas apa yang tidak dilakukannya.
“Pertama, saya akan cari tahu data itu darimana dan kebenarannya, melalui tim pencari fakta. Kedua tentu itu merugikan secara martabat dan kehormatan saya. Tentu terakhir kami akan lawan balik, siapun yang melakukan pencatutan tersebut, karena sudah ada implikasi hukum di dalamnya,” jelas dia.
Sementara itu, Direktur RSUD Pagelaran, dr Awie Darwizar belum bisa memberikan tanggapan terkait daftar dan pencatutan sejumlah nama tersebut. Saat dihubungi pun dirinya mengaku sedang rapat. “Saya sedang rapat, nanti lagi ya,” ucapnya singkat.(bay/red)