CIANJUR – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait menaggapi serius terkait Revisi Kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI) dan Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang dikeluarkan pemerintah secara bersamaan. Adanya kebijakan tersebut maka peluang Penanaman Modal Asing (PMA) berinvestasi di Indonesia akan terbuka.
Ara mengungkapkan, kebijakan Menko Perekonomian Darmin Nasution bertolak belakang dengan Jokowi yang selama ini pro Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bahkan, yang juga salah satu influencer di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin itu menilai paket kebijakan ekonomi XVI tak sesuai dengan semangat Nawacita Presiden Jokowi terutama soal relaksasi 25 DNI.
“Paket kebijakan ekonomi XVI tidak sejalan dengan kebijakan Nawacita Presiden Jokowi, terutama soal relaksasi 25 DNI,” ungkap Ara, ketika dihubungi melalui telepon seluler, Kamis (22/11).
Politisi PDIP Perjuangan tersebut mengatakan, pelaku UMKM harus proteksi, secara factual pelaku UMKM yang mampu bertahan dan menyelamatkan ekonomi saat Indonesia diterpa krisis pada tahun 1998, padahal pengusaha besar rontok satu-satu.
“Kebijakan itu bertolak belakang dengan Pak Jokowi selama ini. Pak Darmin harus konsisten dengan Pak Jokowi yang pro UMKM,” ucapnya.
Oleh karena itu, Ara meminta kebijakan itu ditarik. Menko Perekonomian pun didorong untuk membela UMKM dalam setuasi seperti sekarang.
“Pada saat ini Jokowi banyak sekali memberikan dukungan insentif , kok ada kebijakan ini, anomaly, saya minta tolong menterinya mengikuti kebijakan Jokowi yang pro UMKM,” tegas Ara.(bay/sri)
Bela UMKM, Ara Minta Kebijakan Ekonomi XVI Ditarik
