CIANJUR, cianjurekspres.net – Kepala Bidang PK-PLK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Barat, Dadang mengatakan, pendidikan bagi siswa SMP terbuka tidak hanya cukup diberikan pendidikan reguler dalam tiga tiga tahun. Sebab, faktor ekonomi serta letak geografis yang sulit dijangkau, diperlukan adanya alternatif program pendidikan non reguler untuk dapat menjangkau pendidikan mereka dengan optimal.
“Populasi SMP negeri itu sudah lebih dari 4.500 sekolah, belum lagi ditambah sekolah swasta yang mencapai hampir seribuan sekolah,” ucap Dadang dalam sambutannya di acara Lomojari belum lama ini.
Dikatakan Dadang, berdasarkan statistika kependudukan, anak usia SMP itu merupakan angkatan muda produktif sehingga bisa dikatakan punya bonus demografi. Namun, jika salah urus maka dipastikan anak di usia 16 tahun tidak akan produktif terlebih kalau tidak diimbangi dengan belajar.
“Dipastikan akan terjadi malapetaka, oleh karena itu kita tidak bisa tinggal diam saja. Perlu diketahui data yang lulus di SMP se-Jawa Barat ada 811.000 by name by adres karena kami adalah panitia ujian nasional, sedangkan untuk dibangku SMP dan SMA Negeri dan swasta saja hanya 317.000. Artinya, selebihnya mereka kemana,” ungkap Dadang.
Ia mengatakan, kurang lebih 4.007 anak sekolah tidak bisa menikmati hak dasarnya. Khususnya di Jawa Barat yang penduduknya hampir 46 juta lebih. Dengan begitu Dadang berharap bagi guru dan Kepala sekolah harus mempunyai pemikiran yang luar biasa dan diharuskan mempunyai pemikiran yang khusus.
“Artinya dengan pemikiran SMP terbuka diharapkan bisa memberikan pelajaran dan perhatian khusus bagi para siswanya,” katanya.
Perlu diketahui, dengan adanya SMP, SMA dan SMK terbuka diharapkan bisa memberikan pelayanan khusus bagi anak-anak yang berada di pelosok desa. Dan seiring dengan teknologi yang serba modern, maka pendidikan atau sekolah terbuka ini bisa dirasakan manfaatnya dengan cara digital, terlebih anak-anak yang mempunyai waktunya terbatas atau yang sudah bekerja juga bisa merasakan manfaat sekolah terbuka.
“Artinya bukan hanya kalangan yang tidak mampu, kalangan yang mampu juga bisa mendapatkan pelayanan sekolah terbuka ini, jika memang sulit menjangkau sekolah reguler yang ada,” pungkasnya. (mg2/yhi).