CIANJUR, cianjurekspres.net – Kepala Desa Cijagang, Kecamatan Cikalongkulon, Asep Zulkarnaen Kartadireja, mengatakan, bahwa sebagai pemimpin di pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintah kabupaten yang dipimpin bupati, yang berkewajiban taat sesuai dengan aturannya.
Ia mengatakan, ketika ada surat edaran yang menyatakan 350 desa se-Kabupaten Cianjur harus mengirimkan 100 orang dari setiap desa untuk melakukan unjuk rasa, menyoroti kinerja pemerintah kabupaten, seakan seluruh kepala desa tidak mendukung program bupati. Terkesan ada pembiaran dari kepala desa dan tidak melakukan upaya meredam untuk
memberi pemahaman pada warganya.
“Akibat dari pernyataan surat edaran yang meminta 100 orang per desa itu, menjadikan keresahan bagi para kepala desa dan warganya, banyak isu simpang siur, dan banyak pertanyaan bahkan saling sangka diantara kami, dan ini sangat merugikan karena secara resmi kami tidak pernah diajak koordinasi,” kata Kepala Desa Cijagang, Asep Zulkarnaen
Kartadireja, Rabu (16/5).
Ketika pemimpin masih dalam masa pemerintahan dengan tawaran jalan keluar yang dilandasi pemikiran yang kokoh, pihaknya akan tetap besikap sama sampai di satu titik harus menentukan pilihan.
“Apakah sikap itu terkesan tidak mempunyai pendirian dan terkesan cari aman? Silahkan menilai, silahkan menganggap atau menyebut apapun dalam hal ini untuk para kepala desa,”
katanya.
Zuna mengatakan, ketika ada dua arus yang sepertinya sama-sama tidak akan atau belum mampu menyelamatkan Cianjur, pihaknya menyikapi dengan berupaya mencari jalan kesadaran baru, jalan yang melihat politik bukan semata urusan siapa pemimpinnya kapan pemilihannya, siapa yang harus didukung, dan urusan-urusan transaksi elektoral lainnya apalagi ini tuntutan mundur di tengah jalan.
“Kami berupaya melihat lebih jauh dari itu, yaitu maslahat buat masyarakat khususnya masyarakat desa kami,” katanya.
Ketika muncul pemerintahan desa yang disangkut pautkan dengan aksi kontra bupati, pihaknya menganggap mereka ingin membangun simpati tapi dengan cara mencatut dan berbohong, itu adalah cara yang menyebalkan serta berimbas pada para kades.
“Bukankah aksi protes muncul karena merasa pengemban amanah dalam hal ini bupati banyak berbohong? jadi kenapa dilawan juga dengan cara menebar bohong? Pernyataan 100 orang dari setiap desa menurut kami itu bohong, dan tidak bisa dipertanggung jawabkan,” ungkapnya.
Pemdes Bagian dari Pemkab
