SUKABUMI,CIANJUR.JABAREKSPRES.COM – Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, berharap proses pembangunan rumah hunian tetap bagi korban bencana 2024 segera dibangun.
Hal ini dikatakan Bey usai rapat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemda Kabupaten Sukabumi, di Aula Setda Pemda Kabupaten Sukabumi, Rabu 8 Januari 2025.
Kabupaten Sukabumi menjadi daerah prioritas dan yang paling banyak mengajukan Dana Siap Pakai (DSP) untuk pembangunan rumah hunian tetap.
Baca Juga:MK Gelar Sidang Perkara Sengketa Pilkada Cianjur 2024, Agenda Pemeriksaan Pendahuluan DPRD Dukung Pemkab Cianjur Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis
BPBD Jabar mencatat sepanjang 2024 terjadi 1.763 bencana, mulai bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, tanah bergerak, sampai kebakaran dan gempa bumi.
Terdapat lima daerah yang mengajukan DSP ke BPBD, di antaranya Kabupaten Sukabumi untuk pembangunan 8.145 unit rumah.
“Kita tahu Jawa Barat adalah daerah rawan bencana. Dengan adanya rapat ini, kami berharap Kepala Pelaksana BPBD dapat segera membangun hunian bagi warga terdampak,” ujar Bey Machmudin.
Menurut Bey, rakor dengan BNPB dan Pemda Kabupaten Sukabumi dilakukan untuk mempercepat pemulihan hunian bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah tersebut.
“Pemdaprov Jabar menyampaikan apresiasi kepada BNPB yang mengadakan rapat koordinasi percepatan hunian tetap ini,” ucapnya.
Dalam pembangunan hunian tetap, Bey berharap struktur dan desainnya mengadopsi rumah tahan gempa, mengingat Kabupaten Sukabumi termasuk juga daerah rawan gempa. Rumah tahan gempa sesuai dengan rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum.
“Hasil kajian geologi sudah dilakukan, dan lokasi pembangunan diperbolehkan, tetapi dengan catatan rumahnya harus tahan gempa,” jelas Bey.
Baca Juga:Perbaikan Secara Permanen Jalan Rusak Akibat Bencana Alam di Cianjur Selatan Dilakukan BertahapLakukan Monev dan Reward, Kecamatan Sukaluyu Terbaik ke-2 Capaian Pendapatan PBB 2024
Menurut Bey, tidak semua lokasi permukiman yang terdampak akan dipindahkan. Pemindahan hanya dilakukan pada lokasi yang dianggap tidak aman berdasarkan kajian.
“Kami memilih lokasi yang paling aman, misalnya dari tanah berbukit ke tanah yang datar. Ini penting agar masyarakat benar-benar memahami dan memperhatikan rekomendasi,” kata Bey.
Sementara itu, Kepala BNPB, Suharyanto, menyatakan masa tanggap darurat di Sukabumi telah selesai dan saat ini memasuki tahap transisi darurat. Proses verifikasi data korban telah dilakukan secara terpadu oleh BNPB, Pemprov, dan Pemkab Sukabumi.
“Data dari kepala desa sudah dikumpulkan dan diverifikasi oleh tim terpadu. Hasilnya akan diajukan kebutuhan anggarannya ke BNPB, lalu ke Kementerian Keuangan. Kami memastikan proses ini berjalan cepat dan tepat,” ujar Suharyanto.