BANDUNG,CIANJUR.JABAREKSPRES.COM – Kehadiran Cagub Jabar Kang Dedi Mulyadi (KDM) di Kota Bandung disambut puluhan ribu warga yang menghadiri acara KDM Menyapa Jawa Barat Istimewa di Lapangan Tegalega, Minggu 18 Agustus 2024 malam.
Dalam acara tersebut KDM bertemu dengan seorang bocah kelas 3 SD yang berjualan cilok. Ia membantu perekonomian orang tuanya yang sehari-hari bekerja sebagai pengemis badut.
Hal tersebut merupakan salah satu problem sosial yang masih banyak ditemui di Kota Bandung dan harus diselesaikan. Padahal Kota Bandung merupakan ibu kota provinsi sekaligus etalase Jawa Barat.
Baca Juga:PLN Icon Plus SBU Regional Jawa Barat Gelar Perayaan Kemerdekaan Bersama Masyarakat Tarogong Kaler GarutBey Machmudin Lepas Kontingen PWI Jawa Barat ke Porwanas XIV Kalsel
“Masih banyak anak terlantar, masih ada anak minta-minta, ngamen, kemudian masih banyak orang tidur di pinggir jalan. Kota ini ibu kota provinsi etalase bagi keberadaban masyarakat Jabar sehingga apa yang harus dilakukan ke depan segera problem ini diselesaikan,” ujarnya.
Menurutnya hal tersebut bisa diselesaikan melalui anggaran provinsi yang nantinya tidak hanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur tapi juga untuk menyelesaikan problem sosial.
“Itu harus diselesaikan, dituntaskan, digarap satu-satu, memang tidak akan cepat menyelesaikan tetapi tiap hari ada 100 orang diselesaikan (problem sosial) minimal ada 10 yang berubah. Ini kota harus bersih,” ucapnya.
Tak hanya problem sosial, KDM juga menyoroti soal pembangunan di Kota Bandung. Baginya kota ‘kembang’ harus kembali teduh dengan cara menjaga gunung yang ada di sekelilingnya.
Mantan Bupati Purwakarta dua periode itu mengatakan tata ruang juga akan menjadi fokus yang harus segera dibenahi. Sebab kondisi gunung yang mulai gundul dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan bencana.
“Peradaban berbenton kemajuan kalau ada musibah selesai semua gak ada artinya, sehingga harus terintegrasi antara Kota Bandung, Lembang, Subang Ciater,” tutur mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu.
Ke depan ia akan mendorong pemerintah pusat dan BUMN untuk tidak memberikan izin kerja sama kepada pihak yang tidak memiliki kualifikasi memadai dalam mengelola kawasan hutan dan perkebunan seperti di daerah Lembang dan Ciater.