Gawel mengungkapkan, jika permintaan dari pihaknya tidak dilakukan, maka pihaknya mengancam akan melakukan demo ke KPK.
“Mungkin ada rencana sudah kami bahas akan demo ke KPK, karena sudah beberapa berkas sudah kami sampaikan ke KPK. Dan kami akan demo untuk menekan dan mendukung KPK untuk segera mengusut dugaan penyelewengan dana gempa,” ujarnya.
Di lain pihak, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cianjur, Komarudin membantah bahwa pengelolaannya sudah sesuai dengan peraturan Bupati.
Baca Juga:Bharada E Bisa Kembali Berdinas Sebagai PolisiSK Bupati Soal Penyesuaian Harga Gas 3kg Dinilai Tak Pro Rakyat
“Memang menanggapi ini, memang kami pengelolaannya sesuai dengan peraturan Bupati 123 tahun 2023, jadi kita hanya mengelola dana tidak ke teknis pelaksanaan,” kata Komarudin.
“Teknis pelaksanaan sudah saya sampaikan tadi di rapat bahwa OPD teknis yang menangani penanganan gempa yang tergabung dalam pos Komando penanganan gempa Cianjur, itu mengusulkan dana kebutuhan masyarakat,” tambah dia.
Komarudin mengungkapkan, terkait dengan pengadaan tenda, diusulkan oleh tim logistik di penanganan gempa.
“Nah, itu di dalamnya banyak instansinya, ketua bidangnya kepala BPBD, anggotanya kepala BKSDM, kemudian DPMPTSP, Dinas Perikanan Peternakan dan Kelautan, kemudian ada dinas sosial,” ungkap dia.
Lanjut Komarudin, terkait dengan pengadaan tenda ini, pihaknya mengeluarkan dana sesuai dengan usulan yang diusulkan oleh yang menandatangi, yaitu kepala BPBD selaku kepala bidang.
“Namun demikian kita akan koordinasikan pertanggungjawaban seperti apa. Karena pertanggungjawaban tidak ke kami, ke kami hanya laporannya sisa. Tadi kan yang diminta terkait dengan SPJ dan penyampaian di lapangan teknis penyampaiannya. Nah ini akan kami koordinasikan dengan kepala teknis,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur, Diki Ismail mengatakan, audensi tersebut merupakan jawaban dari audensi hari Senin sebelumya.
Baca Juga:Mieling Poe Basa Indung sa-Dunya 2023 Usung Tema Menuju Titik Nol Kebudayaan CianjurBupati Cianjur Pastikan Roda Pemerintahan Berjalan Normal
“Artinya kami Komisi B langsung merespon keinginan dari rekan-rekan AMCM untuk memanggil dinas-dinas terkait, ataupun OPD terkait sebagai pengelola donasi. Nah Komisi B artinya merespon dan bekerja, artinya hari ini kesimpulannya dari AMCM secara detail, baik itu dari pemerintah daerah di luar kabupaten Cianjur, ataupun relawan,” ungkap Diki.
Diki menyebut, data sudah masuk walaupun hanya gelondongan angka.