Cianjurekspres.net – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kami menegaskan pihaknya tidak setuju dengan impor beras, meski harga terindikasi naik. Ini tidak lain karena Jawa Barat saat ini dalam kondisi surplus beras.
“Harusnya Jawa Barat surplus ya. Surplus kita 1,5 juta ton per tahun. Kalau Jawa Barat diupayakan jangan impor karena kita kan berasnya berlebih, kalau provinsi lain silakan,” ujar Ridwan Kamil saat melakukan kunjungan ke Pasar Pasalaran Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, Rabu (25/2/2023).
Bahkan, menurut dia, hingga kini produksi dan kebutuhan beras di Jawa Barat masih surplus mencapai 1,5 juta ton setiap tahunnya.
Baca Juga:Hadapi Resesi 2023, Pahami Trend Ekonomi Melalui IBFPLN Jalankan TJSL dengan Metode Creating Social Value
“Jawa Barat tiap tahunnya surplus 1,5 juta ton, sehingga tidak boleh impor beras,” katanya saat ditemui seusai meninjau harga komoditas pangan di Pasar Pasalaran.
Ia mengatakan, kenaikan harga beras di Jawa Barat juga sedang dicari tahu penyebabnya termasuk menyiapkan langkah-langkah intervensinya. Dari mulai operasi pasar maupun intervensi melalui subsidi angkutan barang menggunakan anggaran dari Biaya Tak Terduga (BTT).
“Pokoknya, Jawa Barat jangan sampai impor, karena produksinya juga surplus, kalau daerah lain silakan saja,” ujarnya.
Saat ini, lanjut Ridwan Kami, Pemprov Jabar tengah melakukan penelitian dan akan intervensi terkait harga beras yang masih tinggi.
Terkait dengan inflasi di daerah, Ridwan Kamil mengapresiasi inflasi Kabupaten Cirebon yang ada di angka 4,8 persen. Namun, apresiasi yang diberikan Gubernur Ridwan Kamil ada syaratnya. Yakni, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg harus harus rajin turun ke pasar untuk memantau situasi dan harga yang ada di pasar.
“Inflasi diangka 4,8 persen itu sudah bagus. Cirebon saya apresiasi salah satunya adalah pak bupati harus rajin ke pasar, untuk melihat apa yang naik dan mencarikan solusinya,” kata Ridwan Kamil.
Menurutnya, banyak cara untuk mengantisipasi inflasi, salah satunya adalah dengan melakukan operasi pasar, mengupdate harga, dan menginterfensi biaya transportasi.
Baca Juga:Spanduk Penolakan Kedatangan Anies Baswedan Bermunculan di Bandung, KPU Belum Mau Angkat Bicara Gubernur Ridwan Kamil Resmikan Situ Gede Bogor
“Selain itu, juga melibatkan aparat kepolisian untuk menindak penimbun yang menyebabkan naiknya harga pokok dan lainnya,” kata Emil.