Pemerintah Bocorkan Skema Kartu Prakerja 2023

CIANJUR, CIANJUREKSPRES – Pemerintah bocorkan skema Kartu Prakerja 2023 dengan kuota tembus sejuta penerima dan mengungkapkan jika masih bisa terima Bansos lainnya.

Selain pemerintah bocorkan skema Kartu Prakerja 2023, juga mengungkapkan jadwal Kartu Prakerja 2023 mulai melakukan pelatihan.

Baca Juga: Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, 49 Kampus Ini Unggulannya

Setelah pemerintah bocorkan skema Kartu Prakerja 2023, untuk daftar Kartu Prakerja 2023 online dapat melakukan melalui handphone atau Laptop dengan mengakses link kartu prakerja 2023 di prakerja.go.id.

Bocoran skema Kartu Prakerja 2023 tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.

Baca Juga: Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023, Ini Formasi dan Syaratnya

Menurut Airlangga, skema Kartu Prakerja 2023 bukan merupakan semi Bansos atau bantuan sosial.

“Skema Kartu Prakerja 2023 akan dijalankan dengan skema normal diatur dalam Perpres Nomor 113 Tahun 2022, di mana pelaksanaannya nanti oleh Permenko Perekonomian,” ungkap Airlangga, dikutip dari disway.id

Baca Juga: Penerimaan CPNS Kemenkumham 2023 Akan Segera Dibuka, Peluang Diterima Besar

Airlangga menjelaskan jika pada tahap awal alokasi dana Kartu Prakerja 2023 sebesar Rp 2.67 triliun dengan target penerima mencapai 595 ribu orang.

Sedangkan untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, Pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1.7 triliun.

Terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menjalankan Program Kartu Prakerja 2023 dengan skema normal ini.

Airlangga menjelaskan pelaksanaan pelatihan penerima Kartu Prakerja 2023 akan dilakukan secara luring, daring, maupun bauran.

Pelatihan luring atau tatap muka akan dimulai di sepuluh provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Pelatihannya secara offline ini akan dilakukan secara bertahap yang diawali di sepuluh provinsi dan pelatihan pembuka gelombang pertama ini akan dilakukan di triwulan I-2023,” ujarnya.

Adapun besarnya bantuan yang akan di dapati oleh penerima Kartu Prakerja sebesar Rp 4.2 juta per orang.

Adapun rincian dari besarnya pendapatan tersebut untuk biaya pelatihan sebesar Rp 3.5 juta, insentif pascapelatihan Rp 600 ribu yang akan diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam.

Masih dengan Airlangga, penerima bansos dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) diperbolehkan untuk menjadi peserta Kartu Prakerja yang berfokus pada peningkatan kompetensi kerja ini.

“Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti Bansos Upah, BPUM, dan PKH boleh menjadi peserta Kartu Prakerja karena itu untuk retraining dan reskilling bukan bansos lagi,” imbuhnya.

Adapun implementasi skema normal ini akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang.

Pelatihan ini merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum ‘Future Job Report’, serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook.

“Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat dengan skema kemitraan yang merupakan bentuk Public Private Partnership (PPP) di bidang pengembangan SDM di Indonesia,” pungkasnya.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *