CIANJUR, CIANJUREKSPRES.COM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kabupaten Cianjur, secara tegas menolak keputusan pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Fraksi PKS dari pusat sampai daerah semuanya tegas menolak kenaikan harga bbm bersubsidi dan mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan tersebut,” ujar ketua Fraksi PKS DPRD Cianjur, Asep Riyatman kepada Cianjur Ekspres, Rabu (7/9/2022).
“Karena kami merasa bahwa hari ini masyarakat masih di masa-masa sulit sebagaimana kita rasakan semuanya dengan berbagai kebijakan sebelumnya, misal kebijakan penanganan kelangkaan minyak goreng dan sebagainya. Hari ini ditambah lagi kenaikan bbm yang memang begitu sangat memberatkan dan tidak diperhitungkan,” tambahnya.
Baca Juga:Pemkab Cianjur Alokasikan Dua Persen DAU dan DBH, Bantu Masyarakat Terdampak Kenaikan Harga BBMCianjur Bakal Punya Jalur Pedestrian Seperti di Jalan Braga dan Asia Afrika Bandung
Sementara hari ini, menurut Asep, masyarakat juga sudah melek dan tahu bahwa harga minyak dunia sedang turun. “Bahkan di beberapa negara, minyak yang sejenis dengan minyak subsidi kita justru harganya turun,” ucapnya.
Asep mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan pemerintah menaikkan harga bbm bersubsisi. “Alasannya kan (pemerintah, red) katanya subsidi BBM yang paling banyak menikmati orang kaya. Kita lihat gini aja, yang punya bus umum dan angkutan umum memang dia orang kaya. Tapi harus kita ketahui siapa yang menikmati bus umum, siapa yang menikmati layanan dari angkutan umum, kan itu masyarakat bawah,” tuturnya.
Disisi lain, jelas Asep, beberapa kebijakan pemerintah belakangan ini tidak berpihak kepada rakyat kecil, seperti kebijakan pembelian BBM jenis Pertalite dan solar subsidi harus dengan aplikasi.
“Kebijakan itu memudahkan orang kaya dan menyulitkan orang miskin. Tukang ojek, Tukang Sayuran, Pedagang Kecil (keliling, red) mana tahu dia aplikasi itu. Justru siapa yang menggunakan itu? pengguna aplikasi itu kan orang-orang yang melek teknologi yang rata-rata orang menengah ke atas. Kan kebijakannya tidak populer, dan menyulitkan” katanya.