Cianjurekspres.net – Di era digitalisasi arus distribusi informasi mengalir begitu deras, cepat, dan masif. Tak sedikit kerap ditemukan misinformasi, disinformasi, dan hoaks. Jenis informasi ini harus diberantas agar tidak menyesatkan masyarakat dan menghambat pembangunan.
Demikian menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Ika Mardiah dalam “Public Expose: Hasil Riset Counter Narrative Melawan Hoaks,” yang digelar Diskominfo Jabar bersama Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, di Aula Utama Unisba Rabu (24/8/2022).
Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia November 2020 menyebutkan, dari 196,7 juta pengguna internet di Indonesia, Jabar berada di posisi tertinggi dengan jumlah 35,1 juta pengguna.
Baca Juga:Infrastruktur dan Aksesibilitas Dorong Pengembangan Pariwisata Garut SelatanBangkitkan Ekonomi Umat, Pemdaprov Jabar Gelar Muharram UKM Jabar Juara Fest 2022
Menurut Ika, tantangan terbesar dan terberat pemerintah saat ini meyakinkan masyarakat agar tidak terpengaruh hoaks. Bagaimana menyusun narasi yang dapat menandingi atau membantah sebaran hoaks.
“Dalam counter narrative (narasi tandingan) selalu ada pelaku penceritaan dan kisah-kisah yang konkret,” kata Ika.
“Dalam politik pemerintahan, counter narrative sangat diperlukan,” imbuhnya.
Menurut Ika, kredibilitas dan karakter pembawa pesan dari kegiatan narasi tandingan sangat berpengaruh dalam narasi yang disusun pemerintah. Ika mengapresiasi Unisba yang meriset efektivitas narasi tandingan yang dilakukan Jabar Saber Hoaks (JSH) dalam menangulangi hoaks.
“Dalam counter narrative (narasi tandingan) selalu ada pelaku penceritaan dan kisah-kisah yang konkret,” kata Ika.
“Dalam politik pemerintahan, counter narrative sangat diperlukan,” imbuhnya.
Menurut Ika, kredibilitas dan karakter pembawa pesan dari kegiatan narasi tandingan sangat berpengaruh dalam narasi yang disusun pemerintah. Ika mengapresiasi Unisba yang meriset efektivitas narasi tandingan yang dilakukan Jabar Saber Hoaks (JSH) dalam menangulangi hoaks.
JSH adalah unit di bawah Diskominfo Jabar yang dibentuk 2018 atau tahun pertama era kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil. JSH dibentuk untuk meningkatkan literasi digital masyarakat sehingga tidak mudah percaya hoaks, serta mendukung program pembangunan Pemdaprov Jabar.
Data terbaru, ada 6.145 aduan berita yang diterima JSH, sebanyak 4.265 berita di antaranya terklarifikasi sebagai hoaks. Meskipun terdapat penurunan jumlah, masih cukup banyak data maupun informasi yang bersifat hoaks yaitu terdapat 1.887 data maupun informasi dari total 2.717 data yang ditelusuri.