Cianjurekspres.net – Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur, memberikan atensi (perhatian) kepada kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan oleh seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur agar tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Khususnya yang terkait dengan pengelolaan anggaran, tujuannya untuk mencegah jangan sampai ada penyelewengan-penyelewengan.
“Setiap acara pertemuan dengan Forkopimda, dengan pemda, dengan pak bupati selalu kita tekankan,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cianjur, Ricky Tommy Hasiholan kepada wartawan usai peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-62 di Gedung Kejari Cianjur, Jumat (22/7/2022).
Makanya, jelas, Ricky, pihaknya hadir dalam konsep-konsep pencegahan. Misalnya dengan adanya Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Bahkan, diungkapkannya, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Cianjur sudah bertemu dengan 320 kepala desa.
Baca Juga:5 Langkah Atasi Bullying di Sekolah, Jangan Dibiarkan Sebelum Ada KorbanMau Habiskan Waktu Liburan? Yuk Kunjungi Tempat Wisata Baru di Cianjur Ini!
“Kita briefing (baca: pengarahan) apa permasalahan mereka. apa hambatan-hambatan mereka dalam mengelola dana desa. Misalnya kita sudah memberikan oh ini bahaya, oh ini gak boleh,” ucapnya.
“Kita sudah lakukan pendekatan-pendekatan itu, makanya kita sifatnya pencegahan. Tapi kalau masih melakukan juga, ya berarti orangnya memang sengaja tidak mau melakukan peraturan perundang-undangan,” sambung Ricky.
Selain dengan para kepala desa, jelas Ricky, dinas-dinas dalam setiap pertemuan juga sering berkonsultasi. “Tapi di satu sisi, kita melihat juga apabila ada penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dan tidak ada penyelesaian secara administratif, tentu kita akan proses hukum,” tegasnya.
Menurut Ricky, kalau di dinas celah-celahnya dalam pengadaan barang dan jasa serta dalam mengelola anggaran. “Kita selalu briefing, ini loh hati-hati aspek ini, potensi-potensinya kita sudah petakan,” katanya.
Lebih lanjut Ricky mengatakan, pihaknya saat ini juga sudah mulai ke puskesmas dan sekolah meski belum semua. “Kita masuk di puskesmas dan sekolah, bagaimana mengelola anggaran sekolah dan puskesmas itu jangan sampai ada penyelewengan,” tandasnya. (hyt)