Cianjurekspres.net – Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, meminta pemerintah daerah dalam menentukan jalur trayek angkutan umum harus bisa mendukung akses transportasi menuju sarana pendidikan. Pasalnya masih terdapat sejumlah sekolah yang tidak terlintasi angkutan umum dan berdampak terhadap berkurangnya jumlah rombongan belajar (rombel).
Hal tersebut diutarakan Ketua Komisi D, Atep Hermawan Permana, usai melakukan monitoring pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah sekolah, Kamis (23/6).
“Salah satunya seperti SMPN 5 Cianjur yang dulunya angkot 03 dari jalan raya, terminalnya persis di sebelah SMP. Sehingga jumlah siswa membludak karena merupakan limpahan dari sekolah lain yang tidak lolos. Sekarang dua tahun terakhir kekurangan rombel karena angkot yang sekarang dari Cugenang ke Nagrak,” katanya kepada Cianjur Ekspres di ruang Komisi D DPRD Cianjur.
Baca Juga:Cuaca Ekstrem, TNGGP Imbau Pendaki WaspadaMusim Penghujan, Perumdam Tirta Mukti Cianjur: Distribusi Air Tak Terganggu
Jadi, jelas Atep, orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta yang dekat rumah atau sekali naik angkot.
“Satu lagi SMPN 2 Mande, itu kan bangunan sarana dan prasarana representatif tetapi aksesnya tidak ada jalur angkutan ke sana (sekolah, red). Siswa kalau tidak jalan kaki, naik ojek,” ucapnya.
Kesimpulannya, ungkap Atep, tentunya dalam hal ini pemerintah daerah dalam menentukan jalur angkutan umum harus bisa mendukung akses transportasi menuju sarana pendidikan.
“Intinya trayek angkot yang menuju sekolah, kan salah satu peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) salah satunya akses ke sarana pendidikan,” katanya.
“Pemerintah harus memikirkan kembali bagaimana caranya agar SMP-SMP Negeri harus terlewati oleh angkutan umum,” tandas Atep menambahkan.(hyt/sri)
Caption Foto: DOK/CIANJUR EKSPRES
Ketua Komisi D DPRD Cianjur, Atep Hermawan Permana