Cianjurekspres.net – Pemerintah Pusat memutuskan untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng (migor) kepada masyarakat. Bantuan tersebut rencananya akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan.
Terkait hal ini, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Asep Suparman, saat dikonfirmasi berapa jumlah warga Cianjur yang akan menerima BLT minyak goreng tersebut, mengaku sampai saat ini pihaknya belum menerima arahan dari Pemerintah Pusat.
“Kita belum ada petunjuk dari pusat. Kita baru dengar saja dari media. Belum ada arahan, apa memang datanya dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau ada data lain belum paham. Tapi kita siap dengan data kalau diperlukan,” katanya kepada Cianjur Ekspres, Sabtu (2/4).
Baca Juga:Tempat Hiburan di Cianjur Dilarang Beroperasi Selama RamadanAgen BRILink-Keagenan Berbasis Sharing Economy, Dari Masyarakat Untuk Masyarakat
Menurut Asep, biasanya Pemerintah Pusat mengadakan rapat baik zoom atau langsung. “Belum ada petunjuk dari pemerintah ke bupati atau ke dinas mana, karena itu kan minyak goreng dan sebagainya bisa di cek ke Diskoperdagin. Kalau seandainya ini perlu dikoordinasikan dengan data DTKS kita siap,” ucapnya.
Dilansir dari laman setkab.go.id, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat.
Jokowi mengatakan, BLT minyak goreng tersebut akan disalurkan kepada keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan.
“Kita tahu harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng,” ujar Jokowi, dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/4) lalu.
“Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan,” imbuhnya.