Cianjurekspres.net – DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Cianjur, meminta DPRD Cianjur ikut menyuarakan permintaan para kepala desa ke pemerintah pusat untuk menganggarkan Dana Desa (DD) sebesar lima persen diluar pembangunan.
Hal tersebut diutarakan Sekretaris DPC Apdesi Kabupaten Cianjur, Jenal. Menurutnya, saat ini para kepala desa merasa kesulitan untuk mengelola Dana Desa di saat ada kebutuhan di luar pembangunan.
“Kami Apdesi Cianjur meminta para anggota DPRD Kabupaten Cianjur juga ikut menyuarakan keluhan kami sebagai pengelola anggaran DD dari pusat,” katanya, Senin (7/2).
Baca Juga:NasDem Usulkan Pergantian Wakil Ketua DPRD CianjurPaguyuban Cianjur Ngahiji Audiensi dengan Disnakertrans, Ini yang Dibahas
Diungkapkan Jenal, tak sedikit para kepala desa di Cianjur merasa kebingungan pada saat harus mengeluarkan anggaran disaat penggunaannya terbatas untuk pembangunan.
“Banyak hal yang tak terduga yang memang membutuhkan biaya. Contoh, disaat kedatangan tamu ke kantor desa maka harus menyiapkan makan minum dan sebagainya, selama ini selalu menggunakan uang pribadi,” katanya.
Dirinya mengatakan, jika memang nantinya disepakati penggunaan anggaran sebesar lima persen dari DD tentunya harus sesuai dengan ketentuan.
“Pada dasarnya untuk keperluan desa, diluar kontek pembangunan dan pos-pos lainnya yang sudah ditentukan,” ucap Jenal.
Lebih lanjut Jenal mengatakan, penggunaan anggaran sebesar lima persen tersebut diantaranya untuk kepentingan darurat. Seperti kesehatan, kepala desa sering menemui orang atau warga yang lagi sakit.
“Bisa juga untuk keperluan darurat yang di akibatkan oleh hal-hal di luar dugaan,” paparnya.
Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur, M. Isnaeni, berharap pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi harus segera merealisasikan yang pernah dijanjikannya pada pertemuan bersama para Kades beberapa waktu lalu.
Baca Juga:Kekuatan Patronase Politik Dalam Pemilihan Kepala DaerahPilkada: Ajang Kekuatan Oligarki Melalui Sistem Demokrasi
“Pada dasarnya, kami dari Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur sangat mendukung sekali apa yang menjadi keluhan para Kades selama ini. Terlebih pengajuan penggunaan anggaran sebesar lima persen dari DD di setiap desa,” katanya.