Masyarakat Sesalkan Cianjur Kembali ke PPKM Level 3 di Akhir Tahun

Masyarakat Sesalkan Cianjur Kembali ke PPKM Level 3 di Akhir Tahun
CHEcK POINT: Sejumlah petugas saat melakukan check point terhadp pengunjung ke kawasan wisata. Langkah tersebut sebagai upaya untuk menekan penyebaran Covid-19. (FOTO: dok)
0 Komentar

Cianjurekspres.net – Sejumlah masyarakat di Kabupaten Cianjur, protes jika status kota santri ini kembali lagi ke Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3. Mereka menilai bahwa sia-sia melakukan vaksin jika kondisinya tidak lebih baik.

Jaelani (34) seorang warga Desa Peuteuycondong, Kecamatan Cibeber, mengatakan, dirinya melakukan vaksin karena mengikuti anjuran pemerintah. Selain itu juga dia mendorong Cianjur agar segera masuk ke PPKM level 2.

“Iya kita vaksin kan selain mengikuti anjuran pemerintah juga mendorong agar status Cianjur menjadi PPKM level 2 dari asalnya level 3,” ujar dia, Minggu (21/11).

Baca Juga:Warga Pertanyakan Pekerjaan Betonisasi Banprov Diduga Tak Sesuai, Kades: Saya Sudah Laporkan ke APH Baru Secara LisanHPDKI Gelar Seni Ketangkasan Domba di Wana Wisata Pokland Hawai

Namun, lanjut dia, dengan adanya isu bahwa status Cianjur akan kembali lagi ke PPKM level 3, dia mengaku sia-sia melakukan vaksin.

“Saya lihat isu di media bahwa semua status kota khususnya Cianjur akan naik lagi ke PPKM level 3. Percuma dong kita divaksin,” ungkapnya.

Ungkapan serupa juga dilontarkan, Sandi Irawan (28) warga Desa Nagrak, Cianjur. Menurut dia, dengan naiknya status Cianjur ke PPKM level 3 mobilitas warga otomatis akan terhambat.

“Sekarang kata pemerintah indikator penilaian status itu kota itu ada di vaksin. Kalau naik lagi percuma karena aktivitas akan terhambat, seperti ke tempat wisata dan lain-lain,” kata dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadan, mengatakan, pemerintah harus mengkaji lagi terkait penaikan level tersebut.

“Kalau pun benar akan naik, pemerintah sebaiknya mengkaji lagi supaya tidak terjadi kegaduhan di masyarakat,” kata dia.

Namun meski begitu, pihaknya meyakini bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan demi kebaikan masyarakat. “Kebijakan pemerintah ini pasti dengan tujuan untuk kebaikan,” paparnya. (mg1/sri)

0 Komentar