Cianjurekspres.net – Ketua Fraksi Partai NasDem, Rustam Effendi, meminta penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak Covid-19 selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kabupaten Cianjur, dari 3-20 Juli 2021 tidak tumpang tindih dan harus tepat sasaran.
Rustam mengaku, pihaknya sudah menyampaikan kepada Bupati Cianjur melalui Ketua DPRD bahwa salah satu hasil LHP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu poinnya bahwa penyaluran bansos terutama yang terdampak Covid-19 selama ini dilakukan pemerintah melalui Dinas Sosial belum tepat sasaran.
“Mudah-mudahan dalam hal ini pihak Dinas Sosial bisa segera mempersiapkan data. Dimana nantinya, calon penerima bantuan tersebut tidak tumpang tindih antara yang sudah menerima bantuan PKH, BPNT tidak lagi menerima bantuan untuk sifatnya mungkin apakah BLT atau sembako. Itu nanti akan diputuskan oleh Forkopimda karena hal tersebut masih di godok,” ujar Rustam kepada cianjurekspres.net, Sabtu (3/7/2021).
Baca Juga:Rachmawati Soekarnoputri Dikabarkan Meninggal DuniaCengkok Oye!
Pada prinsipnya, jelas Rustam, Fraksi Partai NasDem sangat mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh Bupati Cianjur dalam menindaklanjuti instruksi dari Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk segera menerapkan PPKM Mikro Darurat di Kabupaten Cianjur.
“Kita berharap langkah-langkah tersebut bisa meminimalisir, lebih jauhnya lagi sebagai bahan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga kesehatan betapa pentingnya kita menjaga diri kita, menjaga keluarga, menjaga rekan-rekan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dan juga menjalankan 5 M,” katanya.
Rustam juga mengapresiasi masukan dari rekan-rekan Anggota DPRD pada rapat persiapan pelaksanaan PPKM Darurat di Pendopo kemarin ditanggapi dengan sangat positif oleh Bupati Cianjur dan insyaAllah akan dilaksanakan.
Diantaranya adalah, pembagian dan pembayaran insentif tenaga kesehatan (Nakes) yang selama ini masih tertunda karena alasan administrasi agar segera secepatnya dibayarkan. Kemudian penambahan ruang isolasi dan juga tempat isolasi yang selama ini dipusatkan di Ciherang, Cipanas.
” Kita mengajukan melalui Ketua Dewan menyampaikan kepada Bupati untuk misalnya Gedung Koni dan juga Asrama Haji untuk dijadikan sebagai rumah sakit lapangan salah satunya agar bisa menampung pasien-pasien khusus yang sudah reaktif atau berdasarkan hasil tes positif,” ungkap Rustam.