oleh

Menekan Penyebaran Dokumen Palsu, Diskominfo Jabar Siap Gunakan TTE

Cianjurekspres.net – Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat (Diskominfo Jabar) akan mengekfektifkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk pejabat publik.

Kepala Diskominfo Jabar, Setiaji mengatakan, tanda tangan elektronik implementasi Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan sesuai dengan konsep West Java Digital Province.

“Tanda tangan elektronik efektif menekan kemunculan dokumen pemerintah tanpa tandatangan, bahkan dokumen palsu mengatasnamakan pimpinan dan kepala OPD yang menyebabkan salah penafsiran di masyarakat,” jelas Setiaji dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/7/2021).

Menurutnya, bukan hanya menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi pemerintah melainkan data harus utuh tersedia saat diambil dan asli.

“Salah satu yang paling penting dari sisi keamanan informasi adalah bagaimana kita bisa mengakses dan mengamankan pusat data, serta juga mengamankan terkait dengan surat elektronik,” ujarnya.

BACA JUGA: Ridwan Kamil: Laporan Anggaran Pemprov Jabar di 2020 Masih Wajar Tanpa Pengecualian

Setiaji menjelaskan, di era digital dan banjir informasi banyak dokumen pemerintah yang sebetulnya masih bersifat rahasia tapi keburu bocor ke masyarakat. Efeknya, tidak jarang masyarakat menjadi panik.

“Bagaimana kita mengamankan dan memeriksa dokumen tersebut. Kita juga harus bisa mengedukasi masyarakat bahwa dokumen yang dibagikan ke masyarakat harus dicek keasliannya, keabsahannya dengan menggunakan berbagai macam  tools,” ujarnya.

Setiaji: Banyak Manfaat dari Tanda Tangan Elektronik

Ada banyak manfaat dalam memvalidasi tanda tangan elektronik. Pertama, memastikan tanda tangan yang dikirimkan dan diterima oleh pihak-pihak adalah benar.

Kedua, dokumennya utuh, tidak dimodifikasi karena nanti akan terlihat di sistem. Ketiga, memastikan pemilik informasi tidak menyangkal bahwa ini miliknya dan sudah disahkan olehnya.

“Di situ  terlihat dokumen didesain tanggal berapa, kemudian apakah dimodifikasi atau tidak” ungkapnya.

Setiaji menyebut semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar telah menggunakan tanda tangan elektronik. Untuk itu ia mengapresiasinya, tinggal konsistensi dan penguatan.

Pada saat yang sama Setiaji mendorong perangkat daerah di kabupaten/kota mempergunakannya.

BACA JUGA: Diskominfo: Komitmen Keterbukaan Informasi Melalui EDJ

“Diharapkan bagi yang belum bisa segera menggunakan TTE ini karena kegiatan kita banyak yang dilaksanakan hybrid, baik WFO maupun WFH. Nah dengan ini, tentunya tanpa kehadiran kita secara fisik di kantor, kita bisa melaksanakan tugas secara virtual,” katanya.(rls/nik)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.