“Atau dengan kata lain lebih dari 117 juta masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya di segmen UMKM ini. Layanan keuangan mikro di Indonesia menjadi lebih atraktif semenjak adanya finansial teknologi atau fintech yang mampu menjangkau masyarakat luas. Layanan keuangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan nilai nominal kecil syarat yang relatif mudah, telah memberikan akses keuangan yang lebih cepat,” ujarnya menerangkan.
Upaya BRI dalam memperbesar dan mempercepat proses inklusi keuangan ditempuh melalui pembangunan ekosistem untuk pembiayaan Mikro dan Ultra Mikro, termasuk juga menghubungkan strategi pengembangan segmen usaha tersebut secara nasional.
Selain itu, BRI juga dikenal sebagai lembaga keuangan yang terus melakukan inovasi, termasuk di segmen microfinance dengan mengoptimalkan teknologi digital. Sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan microfinance yang lebih mudah, cepat dan murah. Hal ini ditempuh BRI dengan strateginya go smaller, go faster, go cheaper.
Baca Juga:Ada Lagi Nih Jembatan Putus di Cianjur, Warga Terpaksa Turun ke Sungai untuk MenyebrangMasyarakat Cianjur Boleh Laksanakan Salat Iduladha
Visi besar BRI dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan di Indonesia ke depan diyakini bakal lebih mudah diwujudkan. Sebabnya, BRI ditunjuk pemerintah sebagai induk Holding Ultra Mikro (UMi) bersama PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.
Ketiga perusahaan negara tersebut akan bahu-membahu bersinergi dalam memperkuat pemberdayaan ekosistem segmen usaha ultra mikro yang akan semakin terintegrasi melalui holding. Seperti diketahui, pemerintah tengah membentuk holding ultra mikro dengan mengintegrasikan ketiga BUMN yang melayani sektor ultra mikro dan UMKM tersebut.
BRI telah menyampaikan Keterbukaan Informasi pada 14 Juni 2021. BRI akan melaksanakan right issue dengan keterlibatan Pemerintah di dalamnya melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam bentuk non tunai. Berkaitan proses tersebut, BRI akan menerima pengalihan seluruh saham Seri B milik Pemerintah (inbreng) di Pegadaian dan PNM.(rls/hyt)