Cianjurekspres.net – Himpunan Mahasiswa Islam menyoroti Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencegahan Kawin Kontrak yang diterbitkan Bupati Cianjur Herman Suherman. Meski tujuannya baik, namun dirasa tidak terlalu menyasar nilai-nilai yang lebih substansial secara praktis dan teoritis.
Ketua Umum HMI Cabang Cianjur, Elsa Krismawati mengatakan, pengesahan Perbup Pencegahan Kawin Kontrak tentu saja memuat tujuan yang baik, supaya praktik yang mengingkari tujuan suci dari sebuah pernikahan serta norma hukum yang berlaku tidak dikesampingkan oleh oknum-oknum yang selama ini turut serta dalam praktik kawin kontrak.
Hanya saja, menurutnya, Perbup tersebut tidak mengatur secara komprehensif problem yang mungkin terjadi dan berdampak besar. Sebab, kata Elsa, praktik menyimpang aquo bukan hanya sekadar problem hukum(norma), melainkan faktor social justice, ketimpangan sosial. Terlebih faktor ekonomi sangat dominan menjadi alasan korban melakukan kawin kontrak.
Baca Juga:Ziarah Airlangga ke Makam Ki Ageng Gribig Bentuk Penghargaan Terhadap Jasa Leluhur Bangsa IniP3DTPQ Cianjur Sambut Baik Instruksi Bupati Masuk SMP/MTs Harus Lampirkan Ijazah DTA
“Hal demikian inti permasalahan praktik menyimpang kawin kontrak yang selalu buntu diselesaikan Pemda. Dalam hal ini perlu adanya pembinaan berskala terhadap korban, pelaku, masyarakat,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/6/2021).
Elsa menyayangkan kalau dikeluarkan Perbup tersebut hanya untuk mensukseskan program 100 hari kinerja Bupati dan sebagai bentuk seremonial pasca Pilbup. “Terlalu sederhana. Pemimpin kan pelayan bagi masyarakat, kebijakannya harus mendatangkan manfaat untuk masyarakat,” ucapnya.
“Apabila boleh kami usulkan, Perbup tersebut menjadi perda supaya ada sanksi tegas,”sambung Elsa.
Dirinya juga mengkritisi agar jangan hanya soal kawin kontrak saja, melainkan praktek prostitusi yang masih berkeliaran di tengah masyarakat harus diberantas sampai ke akarnya.
“Memimpin kan bukan perlombaan kejar-kejaran, yang terpenting pemimpin bekerja untuk masyarakat. 100 hari bukanlah indikator keberhasilan untuk bupati. Demi Cianjur yang berkemajuan, kami yakin masyarakat lebih membutuhkan kinerja Bupati untuk mengatasi permasalahan yang lebih kompleks dibanding kawin kontrak. Masyarakat lebih membutuhkan langkah-langkah kecil pemerintah daerah yang secara terus menerus dilakukan dan menjadi solusi bersama, dibanding langkah besar yang tidak jelas tujuannya,” tegasnya.(hyt)