Cianjurekspres.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 118 laporan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) sejak meluncurkan aplikasi JAGA Bansos pada 29 Mei 2020 lalu.
Laporan paling banyak terkait keluhan tidak menerima bantuan yang ditujukan kepada 78 pemerintah daerah. Diantaranya, tujuh pemerintah provinsi dan 71 pemerintah Kabupaten/Kota.
“Per 5 Juni 2020 KPK menerima 118 keluhan terkait penyaluran bansos. Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan. Padahal sudah mendaftar. Jumlahnya 54 laporan. Selain itu, ada enam topik keluhan lain yang juga disampaikan. Seperti bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya. Jumlahnya sebanyak 13 laporan,” ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Sabtu (6/6).
Baca Juga: Diminta KPK Transparan Soal Penyaluran Bansos Covid-19, Begini Jawaban Plt Bupati Cianjur
Selanjutnya, bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan 10 laporan. Juga nama pada daftar penerima fiktif sebanyak delapan laporan. Kemudian, bantuan lebih dari satu berjumlah tiga laporan. “Bantuan yang diterima kualitasnya buruk satu laporan. Ada juga yang seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima satu laporan. Sedangkan beragam topik lainnya total 28 laporan,” jelas Ipi.
“Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Indramayu. Masing-masing lima laporan. Diikuti oleh Pemkab Tangerang dan Pemkab Bandung, masing-masing empat laporan. Sedangkan, Pemkab Aceh Utara dan Pemkab Subang tiga laporan. “Selebihnya masing-masing satu laporan,” imbuhnya.
Lebih lanjut Ipi mengatakan, KPK akan memonitor tindak lanjut penyelesaian atas laporan dan keluhan masyarakat tersebut. “KPK mendorong pelibatan dan peran aktif masyarakat untuk turut mengawasi dan menyampaikan informasi jika terjadi penyimpangan dalam penyaluran bansos. Harapannya, pengawasan bersama ini dapat memperbaiki mekanisme penyaluran bansos. Yang terpenting adalah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan haknya,” katanya.
Sementara itu, Menteri Sosial, Juliari Batubara memastikan masyarakat dapat segera merasakan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). “Hal yang paling esensial adalah PKH bisa digunakan oleh penerima manfaat. Saya mohon bekerja dengan baik melayani rakyat yang membutuhkan,” tegas Juliari.
118 Laporan Terkait Penyaluran Bansos Masuk ke KPK
